Bukber Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Kepulauan Seribu
Fahri Hamzah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018). (Antara - Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui tak setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa, seperti rancangan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dia sampaikan setelah bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019).

Fahri mengusulkan ibu kota RI dipindahkan ke wilayah yang masih masuk wilayah DKI Jakarta, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu. "Pakailah konsep kemaritiman, ibu kota itu dipindahkan ke pinggir, Kepulauan Seribu. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," ujar Fahri seusai menghadiri buka puasa bersama Presiden, Senin (6/5/2019), dilansir Suara.com.

Menurut Fahri, pemindahan ibu kota negara ke Kepulauan Seribu masih masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi sejak memerintah terus menggaungkan konsep kemaritiman dalam pembangunan. Dia mencontohkan Malaysia yang membangun pusat pemerintahan di Putrajaya, menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya adalah wilayah pesisir.

“Indonesia punya Teluk Jakarta. Di sana ada pulau-pulau reklamasi yang statusnya masih mengambang. Seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi ibu kota di pesisir. Ongkosnya kan tak semahal pindah ke luar Pulau Jawa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin.

"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.

Sejak tiga tahun terakhir, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas. Kemudian satu setengah tahun lalu, Jokowi meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, hingga kajian dari sisi lingkungan.

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dari total penduduk Indonesia 149 juta orang. Padahal di pulau lain, di Sumatera penduduknya hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom