Bukan Oleh Rakyat, Luhut Usul Presiden Kembali Dipilih MPR

Luhut berharap hak untuk memilih presiden dan wakilnya dikembalikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
(Antara/Biro Pers Setpres).

SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara/Biro Pers Setpres).

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung untuk memilih presiden dan wakilnya dihapus.

Luhut berharap hak untuk memilih presiden dan wakilnya dikembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Sistem pemilihan presiden oleh MPR itu dipraktikkan oleh Orde Baru selama 30 tahun.

“Ya saya kira itu [mengembalikan sistem MPR] bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu, atau politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini,” ujar Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube RGTV channel ID, Rabu (22/9/2022).

Baca Juga: Luhut: Rakyat Tak Perlu Marah Wacana Jokowi Tiga Periode

Luhut mencontohkan Amerika Serikat (AS), yang menggunakan sistem pemilu electoral college.

Menurutnya, AS yang tingkat pendidikan masyarakatnya lebih baik daripada Indonesia, tak menggunakan sistem pemilihan secara langsung.

Oleh sebab itu, jelasnya, tak ada salahnya memikirkan ulang sistem pemilu di Indonesia.

Baca Juga: Luhut: Kalau Bukan Orang Jawa Jangan Harap Jadi Presiden

“Amerika aja kan tidak ada, rekrut. Kita super maju. Dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka [AS] ya. Saya kira perlu dievaluasi, karena apa? Tanpa kita sadari, kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima barang itu [pemilu langsung]. Itu kan sebenarnya kita enggak sadari,” ucap lulusan George Washington University tersebut.

Luhut mengatakan, para pendiri bangsa atau The Founding Fathers saja sempat mengubah sistem pemerintahan dengan mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

Dia juga mencontohkan Jerman, yang mana tidak ada pembatasan masa jabatan kanselir, jika memang selama empat tahun sekali terus terpilih.

Baca Juga: Luhut Ngaku Lihat Jerman soal Wacana Jokowi 3 Periode

Meski begitu, dia mengingatkan, ide tersebut perlu disesuaikan dengan situasi Indonesia sekarang.

“Saya hanya terus berpikir, The Founding Fathers kita dulu kok bilang tanpa batas. Tapi itu apakah cocok? Ya mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana-sini. Kita liat di tempat lain di mana, seperti di Jerman,” jelasnya.

Luhut berharap publik tak langsung menolak ide tersebut, apalagi langsung marah.

Baca Juga: Indonesia Kembali ke Era Orde Baru? Luhut Sarankan Pemilu Langsung Dievaluasi

Sebagai masyarakat intelektual, lanjutnya, perbedaan ide ataupun gagasan harus dihargai.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Luhut Sarankan Pemilu Langsung Dievaluasi, Balik ke Era Orde Baru?”

Sumber: Bisnis.com

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Ujung Tanduk Nasib Piala Dunia U-20 setelah Tragedi Kanjuruhan

      Ujung Tanduk Nasib Piala Dunia U-20 setelah Tragedi Kanjuruhan

      Nasib sepak bola Indonesia berada di ujung tanduk. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang berpotensi mengganjal Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023. Indonesia pun terancam mendapat sanksi berat lainnya dari FIFA.

      Berita Terkini

      Bela Polisi Malang, Menkopolhukam: Kalau Ndak Pakai Gas Air Mata Kewalahan

      Panitia pertandingan Arema FC vs Persebaya melakukan dua kesalahan fatal yang akhirnya menjadi pemicu kerusuhan terbesar kedua dalam sejarah sepak bola di dunia itu.

      2 Kesalahan Besar Panpel Arema FC Vs Persebaya Versi Menkopolhukam Mahfud Md

      Panitia pertandingan Arema FC vs Persebaya melakukan dua kesalahan fatal yang akhirnya menjadi pemicu kerusuhan terbesar kedua dalam sejarah sepak bola di dunia itu.

      Profil AH Nasution Jenderal yang Selamat dari Peristiwa G30S/PKI

      Berikut ini Solopos.com rangkumkan profil Abdul Harris Nasution Jenderal TNI yang selamat dari peristiwa Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S/PKI.

      Gugatan Ditolak PTUN, Eks Pegawai KPK Segera Ajukan Banding 

      Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak dua gugatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

      Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Ditinjau Xi Jinping dan Jokowi

      Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Presiden China Xi Jinping pada bulan November 2022 mendatang.

      KPK dan Aktivis Papua Minta Lukas Enembe Setop Provokasi Rakyat Papua

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memprovokasi masyarakat supaya tidak memperkeruh suasana. 

      GoTo dan Nadiem Makarim Kembali Digugat Rp41,9 Triliun

      Pemilik ojek online Bintaro Hasan Azhari kembali menggugat PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

      Kapolri Listyo Sigit Pesan Begini Jelang Pemilu 2024

      Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. 

      Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti Segera Disidang Kasus Suap Perizinan

      KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari OoN untuk Haryadi Suyuti melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH.

      Jenazah 4 Pekerja Korban KKB Papua Diterbangkan ke Kampung Halaman

      Empat orang tersebut menjadi korban KKB Papua dalam peristiwa penyerangan pekerja jalan Trans Papua Barat, beberapa hari lalu.

      Polda Papua Kejar Warga Mabuk Pembakar Kantor Distrik Kebo

      Dia menyatakan, kasus pembakaran Kantor Distrik Kebo kini dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Paniai.

      Belum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Kena Tilang, Ini Alasannya

      Dalam UU tersebut, Aan mengatakan, STNK harus dimintakan pengesahan setiap satu tahun sekali.

      Uni Eropa Kecam Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

      Rusia dianggap Uni Eropa sebagai ancaman bagi keamanan global.

      Jadi Rujukan se-Indonesia, Ini Alasan Gus Baha Masih Ceramah Berbahasa Jawa

      Walaupun penggemar Gus Baha sudah menjangkau lintas suku dan daerah tapi ia masih sering menggunakan bahasa Jawa di setiap ceramahnya.

      Berulangkali Lakukan KDRT, Rizky Billar Sulit Lepas dari Jeratan Pidana

      Polisi juga meminta Lesti Kejora untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya.

      Gempa Bumi Tapanuli Utara Picu Kebakaran Pasar Sarulla

      Si jago merah melahap bangunan pasar Sarulla dengan kobaran yang besar.