Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

 Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pengelolaan dana PT Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/12/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

SOLOPOS.COM - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pengelolaan dana PT Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/12/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Solopos.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta juga mewajibkan Heru Hidayat membayar uang pengganti Rp12,643 triliun.

PromosiPrevalensi Stunting di Indonesia Peringkat Ke-115 Skala Global

“Dari fakta hukum di persidangan telah terbukti benar terdakwa Heru Hidayat memperoleh keuntungan yang tidak sah dari pengelolaan dan pengendalian PT Asabri (Persero) sejumlah Rp12.643.400.946.226,” kata Ketua Majelis Hakim, Ignatius Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/1/2022) seperti dilansir Antara, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga : Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok

“Oleh karenanya terhadap terdakwa bisa dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut,” imbuh dia.

Tak cukup sampai di situ, majelis hakim juga memerintahkan perampasan harta Heru Hidayat yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Asabri. Harta rampasan tersebut untuk negara, yakni apartemen, tanah, mobil, dan saham.

Padahal, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat. Namun, majelis hakim Ignatius Eko Purwanto, Saifuddin Zuhri, Rosmina, Ali Muhtarom, dan Mulyono Dwi Purwanto menolak permintaan tersebut.

Baca Juga : Vonis Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat, Akan Lebih Ringan atau Mati

Berikut ini alasan hakim menolak menjatuhkan hukuman mati kepada Heru Hidayat, yaitu hakim menilai JPU menuntut di luar pasal yang didakwakan. Heru Hidayat didakwa Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 3 UU No.8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejagung Ajukan Banding

Ancaman hukuman mati ada di Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor. Alasan kedua, JPU dinilai tidak dapat membuktikan kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis menilai korupsi Heru Hidayat terkait PT Asabri yang dilakukan pada 2012-2018 tidak dilakukan saat bencana alam nasional, tidak pengulangan tindak pidana korupsi, dan negara tidak sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter.

Baca Juga : Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Alasan ketiga, majelis hakim berpendapat bahwa Heru Hidayat tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan.

Alasan berikutnya, Heru Hidayat sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 26 Oktober 2020. Hukuman itu dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa korupsi Heru Hidayat di PT Asabri tidak dapat dikategorikan sebagai pengulangan. Majelis hakim menyebut korupsi Heru Hidayat yang dilakukan di PT Asabri sebagai tindak pidana berbarengan dengan korupsi di PT Jiwasraya.

Baca Juga : Jokowi Singgung Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri, Ada Apa?

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan melakukan banding terhadap vonis Heru Hidayat. “Terhadap putusan majelis hakim tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memerintahkan penuntut umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer.

“Putusan majelis hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah ditimbulkan terdakwa dengan kerugian negara yang begitu besar sekitar Rp39,5 triliun, yaitu kerugian PT Asuransi Jiwasraya Rp16,7 triliun dan kerugian PT Asabri Rp22,78 triliun,” imbuh dia.

Sumber: Antara

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Pencapaian SDGs Desa Langkah Penting Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

+ PLUS Pencapaian SDGs Desa Langkah Penting Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Pencapaian Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa menjadi bagian penting dari strategi mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Berita Terkini

Ini Respons AHY soal Koalisi Indonesia Bersatu Golkar, PAN dan PPP

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tidak tergesa-gesa dalam menyikapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu.

Pencapaian SDGs Desa Langkah Penting Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Pencapaian Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa menjadi bagian penting dari strategi mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Solopos Hari Ini: Sinyal Batal Naik

Nilai keekonomian bahan bakar minyak (BBM) terus melambung. Meski demikian, belum ada tanda-tanda pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM di dalam negeri, khususnya Pertalite dan solar.

Kata-kata Ucapan Hari Kebangkitan Nasional yang Diperingati 20 Mei

Berikut ini terdapat rekomendasi 10 kata-kata ucapan selamat Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada 20 Mei setiap tahunnya.

Sastra di Solo, Ekspor Serat Nanas, Lubang Hitam, dan Elektabilitas

Kota Solo pernah menjadi pesemaian sastra patriotik dan revolusioner. Yang dimaksud revolusioner adalah mendobrak penjajahan dari segala segi yang mungkin.

Kota Solo Pernah Jadi Pesemaian Sastra Patriotik dan Revolusioner

Kota Solo pernah menjadi pesemaian sastra patriotik dan revolusioner. Yang dimaksud revolusioner adalah mendobrak penjajahan dari segala segi yang mungkin.

7 Orang Meninggal, Ini Kronologi Kecelakaan di Jl. Purwasari Karawang

Polisi mengungkap kronologi kecelakaan maut yang menyebabkan tujuh orang meninggal di Jl. Raya Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (15/5/2022).

Kecelakaan Maut di Jl. Raya Purwasari Karawang, 7 Orang Meninggal

Sebanyak tujuh orang meninggal dunia dan sepuluh orang lainnya luka-luka dalam peristiwa kecelakaan di Jl. Raya Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (15/5/2022).

Beri Dukungan Airlangga Jadi Capres, Begini Penjelasan Ridwan Kamil

Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Ridwan Kamil yang berlangsung sekitar 30 menit itu juga diwarnai guyonan-guyonan.

Pengamat: Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Tinggal Tentukan Capres-Cawapres

Qodari melihat ini adalah koalisi yang paling nyata hari ini menuju 2024 karena gabungan ketiga parpol sudah memenuhi syarat pencalonan Pilpres 2024 mendatang.

Terkait Pilpres, Ridwan Kamil Ungkap Dukungan untuk Airlangga

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima silaturahim Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Minggu (15/5/2022).

14 Orang Meninggal Laka Bus di Tol Surabaya, Ini yang Dilakukan Pemkot

Pemkot Surabaya membantu menyiapkan pemakaman warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal yang menjadi korban kecelakaan bus di Tol Surabaya-Mojokerto atau Tol Sumo pada Senin (16/5/2022).

Tak Kuat Nanjak, Mikrobus Bawa Rombongan Warga Hantam 2 Mobil di Bantul

Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Imogiri-Dlingo, tepatnya di Dusun Sukorame, Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Bantul.

14 Nyawa Melayang di Tol Surabaya, Sopir Bus Diduga Mengantuk

Kecelakaan Bus Ardiansyah di KM 712+400 jalur A Tol Surabaya - Mojokerto (Sumo), Jawa Timur, pada Senin (16/5/2022) pagi sekitar pukul 06.15 WIB mengakibatkan 14 nyawa melayang

Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut tidak ada inisiator terkait pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP.