Bukan Kuota Pupuk Bersubsidi yang Jadi Masalah Di Karanganyar, Tapi Cara Menebusnya yang Susah
Ilustrasi petani menebar pupuk. (Antara/Hendra Nurdiyansyah)

Solopos.com, KARANGANYAR - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karanganyar menilai permasalahan utama pertanian Bumi Intan Pari bukan pada minimnya kuota pupuk bersubsidi. Namun pada banyaknya petani yang kesulitan mengakses pupuk bersubsidi tersebut.

Oleh karenanya, meskipun kuota pupuk bersubsidi ditambah, hal itu tidak serta merta menyelesaikan masalah pertanian di Karanganyar.

Ketua HKTI Karanganyar sekaligus Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, mengatakan ada persoalan di lini birokrasi petani. Hal ini menyebabkan petani kesulitan menebus pupuk bersubsidi.

Naik 113 Kasus Sehari, Dinkes Karanganyar Minta Hajatan Ditunda

“Kami belum lama ini mengadakan sampling di satu desa dan hasilnya sekitar 40%-50% petani di desa tersebut masih belum masuk e-RDKK [sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok]. Ada lagi persoalan NIK [nomor induk kependudukan] yang tidak sesuai. Jadi masih banyak yang belum dapat Kartu Tani agar bisa menebus pupuk. Sedangkan kalau pakai formulir harus masuk e-RDKK dan yang belum masuk tidak bisa membeli di toko pupuk. Ini baru satu desa, belum semua desa di Karanganyar,” jelas dia kepada Solopos.com, Kamis (14/1/2021).

Terkait penggunaan formulir bagi petani yang belum mendapatkan kartu tani, Anung mengatakan masih banyak toko pupuk yang tidak menerima sistem tersebut. Salah satu info tersebut dia peroleh berdasarkan aduan dari banyak petani.

Kuota Pupuk Urea Bersubidi Untuk Karanganyar Meningkat, Tapi Harganya Naik

“Saya ada bukti dan laporan kalau ada petani yang tidak diterima oleh toko pupuk untuk membeli pakai formulir. Padahal di toko tersebut pupuknya tersedia. Katanya harus ada tanda tangan Bupati. Ini saya juga bingung kenapa bisa seperti ini yang terjadi. Itu keadaan sebenarnya di lapangan,” imbuh dia.

Data Ulang

Anung berharap Pemkab Karanganyar, khususnya Dispertan PP lebih giat dalam mengawasi penerapan sistem distribusi pupuk di toko-toko pupuk yang menyediakan. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan pupuk yang tak kunjung selesai, dia meminta agar pendataan dilakukan ulang.  Anung juga mengusulkan akan lebih efektif jika bantuan subsidi langsung ditransfer tunai ke rekening petani.

“Seharusnya pendataan diulang lagi dari tingkat RT induknya di pemerintah desa bersinergi dengan PPL dan pengecer pupuk. Karena selama ini masih ada miss yang terjadi antara pengecer, petani, dan pemerintah. Langkah penambahan kuota pupuk ini masih sangat jauh untuk menyelesaikan masalah kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk. Kalau seperti ini terus permasalahan pupuk akan terus gaduh,” beber dia.

Puluhan Nakes Puskesmas Kerjo Positif Covid-19 Diduga Tertular dari Pasien

Sebagai informasi Kabupaten Karanganyar pada 2021 mendapatkan alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 16.531 ton. Kuota tersebut meningkat lantaran adanya penambahan jumlah petani yang masuk E-RDKK.

Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dispertan PP Karanganyar, Nur Rochmah Triastuti, mengatakan sesuai peraturan yang berlaku hanya petani yang memiliki kartu tani yang bisa menebus jatah kuota pupuk urea tersebut. Namun, terdapat pengecualian bagi petani yang belum memiliki kartu tani bisa menggunakan formulir pembelian yang tersedia di kios penyalur pupuk.

“Karena ada penambahan jumlah petani, selama transisi petani yang belum punya karu tani nanti bisa pakai formulir dulu belinya,” kata dia.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom