Jakarta (Solopos.com) — Penyampaian sikap Presiden SBY terkait kerapuhan koalisinya di kompleks Istana Kepresidenan dinilai tidak pas. Selain bukan kelas Presiden menyatakan itu, seharusnya dia juga tidak menyampaikannya di Istana.
“Substansi omongan Presiden itu bukan urusan negara, tapi urusan rumah tangga politik. Yang seharusnya bukan kelas Presiden menanggapi itu,” kata pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, Kamis (3/3/2011).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu, kata Irman, pernyataan Presiden SBY soal koalisi di kompleks Istana Kepresidenan juga membuat seolah-olah masalah itu penting bagi bangsa. “Padahal enggak (penting). Koalisi bukan urusan Presiden. Urusan Presiden adalah yang penting tugas dan kewajiban konstitusional dia itu berjalan dengan baik,” kata Irman.
“Seolah-olah kalau tidak koalisi, bisa hancur republik dan rakyat tidak makan,” imbuh Irman.
Ditanya bukankah posisi Presiden SBY juga Ketua Setgab Partai Koalisi, Irman justru menyalahkan posisi itu. Menurutnya, Setgab itu tidak sesuai konstitusi di mana Presiden adalah pemegang kekuasaan mutlak eksekutif.
“Kalau Anas Urbaningrum (Ketum Partai Demokrat) yang ngomong baru tidak masalah,” kata dia.
Irman juga menyayangkan, perdebatan kenegaraan saat ini dikerdilkan dengan urusan berapa kursi menteri yang diraih oleh parpol.
“Bukan bertanya apa yang telah dicapai Presiden. Masa republik ini berdebatnya ‘berapa kursi menteri’,” ujarnya.
(dtc/try)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
