Bukan Hanya MUI, Ekonom Juga Sarankan Indonesia Lockdown

Solopos.com, SOLO — Persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia yang belum kunjung mereda membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah Indonesia segera melakukan lockdown atau isolasi wilayah.

Namun bukan hanya MUI, ekonom juga berpendapat sama. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pun menyarankan pemerintah melakukan lockdown untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini, dan Peneliti LP3ES, Fachru Nofrian, menilai pemerintah angkuh dengan menyatakan tidak mau melakukan lockdown.

Penjual Sayur Di Solo Go Online, Layani Pesan-Antar Sampai Rumah

"Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis," tulis kedua ekonom itu seperti dikutip Detik.com, Senin (30/3/2020).

Menurut mereka, perlambatan ekonomi memang sudah tak bisa lagi dicegah. Namun untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, maka tugas utama pemerintah adalah menangkal persebaran wabah virus corona, salah satunya dengan lockdown.

Setelah lockdown, menurut mereka, baru pemerintah memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

Saran JK

Kedua ekonom itu mengaku kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah. Menurut mereka, JK bukan orang baru di pemerintahan, bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni istana saat ini.

"Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab, tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK," ungkap Didik dan Fachru.

ITS PKU Muhammadiyah Solo Layani Pendaftaran Mahasiswa Baru, Tapi...

Sementara itu, ekonom senior Indef Dradjad Wibowo juga pernah mengatakan lockdown harus segera dilakukan. Pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

"Kalau mau menyelamatkan ekonomi maka harus cegah wabahnya. Justru penyelamatan ekonomi paling bagus dan terbaik adalah mencegah wabahnya, salah satunya lockdown," ungkap Dradjad lewat diskusi teleconference Indef, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah Mencla-Mencle

Didik dan Fachru juga menilai pemerintah mencla-mencle alias tidak tegas dalam menentukan kebijakan anggaran untuk menangani dampak virus corona.

Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.

"Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia," kata Didik dan Fachru.

Berkaca krisis ekonomi Indonesia pada 2008, Didik dan Fachru meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas, seperti lockdown dan ketegasan anggaran. Saat itu pemerintah tegas memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 10%, baik pusat dan daerah.

Kali ini di tengah wabah corona, mereka meminta pemerintah dan DPR memutuskan dengan tegas untuk memangkas anggaran hingga 20%. Kemudian dan tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja sektor informal, industri mikro, dan penanganan virus corona lainnya.

Round Up Corona di Jateng: 63 Kasus Positif, 2 Pasien dari Solo Sembuh

"Pada tahun 2008 tidak ada krisis yang hebat, hanya terjadi perlambatan ekonomi, tetapi anggaran dengan tegas dipotong 10%. Pemerintah harus memimpin bersama DPR memutuskan untuk memotong 20% anggaran seluruh kementerian dan daerah, kemudian mengalihkannya untuk pembiayaan corona," kata kedua ekonom ini.

Selain lockdown dan ketegasan anggaran untuk meredakan virus corona di Indonesia, penghematan pun harus dilakukan. Didik dan Fachru menilai proyek besar strategis nasional yang menelan anggaran besar harus dibatalkan, paling minimal ditunda dahulu.

"Sudah banyak saran, tapi tidak diputuskan segera agar proyek-proyek besar, mercusuar yang mewah dan berbiaya mahal harus dibatalkan setidaknya ditunda," ujar mereka yang satu suara.