SOLOPOS.COM - Ilustrasi aplikasi media sosial (Freepik)

Solopos.com, MAGELANG — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan penelitian terapan soal peran media sosial (medsos) dalam menangani masalah kemiskinan di Kota Magelang, Jawa Tengah.

Ketua Tim Peneliti FISIP UNS, Rutiana D. Wahyunengseh, Jumat (11/10/2019), menyebut kesejahteraan sosial salah satunya kemiskinan adalah program yang dihadapi pemerintah. Padahal ada berbagai program penanganan masalah kemiskinan. Yang menarik adalah medsos bisa dipakai sebagai peranti dalam penanganan masalah kemiskinan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Caranya, kata Rutiana, memaksimalkan menggunakan medsos oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Magelang. Melalui medsos, pemerintah mengajak masyarakat peduli terhadap masalah kemiskinan di lingkungannya. Jika ada warga yang belum mendapatkan santunan, medsos bisa dipakai warga untuk menyampaikan informasi itu kepada pemerintah.

“Selain itu, pemerintah juga menghubungkan antara warga dan elemen lain misalnya perusahaan untuk terlibat dalam penanganan kemiskinan,” ujar Rutiana.

Selama ini publikasi informasi strategis pemerintah belum secara optimal memanfaatkan medsos. Sementara data berbicara bahwa media sosial mampu berperan penting dalam membantu efisiensi diatribusi informasi bagi masyarakat.

Di era digital yang berkembang sangat pesat ini Pemerintah harus adaptif dengan cepat. Sudah saatnya tercipta transformasi tata kelola informasi dari metode konvensional ke arah digital.

Melalui medsos pula, pemerintah bisa mengomunikasikan apa yang akan dan sudah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. “Platformnya beragam, bisa melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya,” jelas Rutiana.

Baca juga: Buzzer Bungkam Pengkritik.

Dalam workshop sehari yang diadakan di Hotel Trio Magelang, sejumlah pegawai Pemkot maupun tim penanganan kemiskinan mengulik pemanfaatan medsos. Misalnya membuat video dan foto soal upaya warga yang memilih mundur dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa telah berdaya secara ekonomi. Mereka merasa malu disebut sebagai warga miskin yang menerima bantuan.

Sebagian besar OPD di Kota Magelang telah memanfaatkan medsos dalam menyebarkan informasi. Namun demikian, pengetahuan tentang manajemen konten, ploting target dan pemilihan platform informasi belum optimal.

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Veronika Kartika Indrawati, berharap berbagai membuat konten soal program penanganan kemiskinan secara menarik. Dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mau tidak mau harus memanfaatkan berbagai platform untuk berinteraksi dengan publik.

Baca juga: Polri: Asal Positif, Buzzer Tak Melanggar Hukum.

Workshop itu diikuti wakil dari Bappeda, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Sosial, Bagian Humas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim, Balitbang,Kecamatan, dan kelurahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya