Solopos.com, MADIUN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berharap banyak terhadap Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Madiun.
Hal itu karena Kabupaten Madiun digadang-gadang menjadi tulang punggung investasi industri padat karya di Provinsi Jawa Timur. MPP Kabupaten Madiun berada di kawasan lama Pendapa Kabupaten Madiun.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Di gedung itu telah disiapkan berbagai layanan, seperti Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, BPJS, perbankan, kepolisian, dan lain-lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo, meresmikan MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11/2021).
Baca Juga : Kabar Baik! Persis Solo Bayar Tunggakan Gaji 18 Pemain Musim Lalu
MPP ini diharapkan menjadi daya tarik investasi. “Hampir semua dinas ada di MPP ini. Warga hanya perlu datang ke satu tempat untuk bisa menemui dinas-dinas yang ada di Pemkab [Pemerintah Kabupaten] Madiun,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.
Emil menyampaikan MPP akan memudahkan investor mengurus perizinan usaha. Dia juga menyebut Kabupaten Madiun ke depan akan menjadi tulang punggung investasi industri padat karya di Jatim.
“Untuk membuka lapangan kerja, mau tidak mau, suka tidak suka, harus merambah industri padat karya. Keberadaan mall ini sebagai bentuk komitmen bahwa [Kabupaten] Madiun ramah investasi. Karena datang ke sini urusan selesai,” jelasnya.
Baca Juga : Waspada Lur! Hujan, Petir, & Angin Kencang Terpa Jateng selama 3 Hari
Peluncuran MPP di Kabupaten Madiun menambah jumlah MPP di Jawa Timur. Total 9 MPP di Provinsi Jatim, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik, dan Kota Madiun.
Selain 9 MPP itu, masih ada 7 MPP yang belum diresmikan, yaitu Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban, dan Pasuruan.
“Untuk tahun 2021 ini terdapat tiga kabupaten/kota yang telah menandatangani komitmen akan membangun MPP. Di antaranya, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, dan Bangkalan,” ujarnya.
Baca Juga : Melihat Proses Pewarnaan Kain Batik dengan Tanah Liat di Bayat Klaten
Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, menyampaikan MPP merupakan program Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi terkait reformasi birokrasi. Pemerintah harus mempermudah saat mpelayani masyarakat, mempercepat proses perizinan, memangkas jalur berbelit, dan transparansi layanan.
“Mana yang bayar dan mana yang bisa diperoleh secara gratis. Itu saja intinya. Supaya ekonomi di Madiun ini terus tumbuh,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
