Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Budiseno (Espos/Suharsih)
Memulai karier birokrasi pada 1985, lelaki kelahiran Gatak, Sukoharjo, 53 tahun silam ini tergolong cepat menanjak. Bahkan ketika masih berstatus CPNS, Budisena sudah masuk jajaran struktural. Saat itu, ia menjadi Plt Kasubbag Pengembangan Karier BKD sampai akhirnya diangkat menjadi PNS pada 1987.
Setelah itu, bapak dua anak ini dimutasi sebagai Sekretaris Bappeda dan berkarier di sana hingga 1998. Ia sempat menjabat Kabag Humas selama 1,5 tahun sampai akhirnya dimutasi lagi menjadi Kepala Bagian Keuangan Setda, hingga 2001. setelah itu jabatan Kepala DPPKAD diembannya. Desember 2010, dia dimutasi menjadi Kepala Disperindagkop dan UMKM.
“Saya hanya 4,5 bulan di jabatan itu, sampai kemudian dilantik menjadi Sekda. Tentu saja saya sangat bangga dan bersyukur. Tapi saya sadar betul, jabatan ini adalah amanah yang harus saya jalankan baik-baik,” katanya.
Ditanya prioritasnya sebagai Sekda, lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS Solo ini mengatakan akan memprioritaskan tiga hal, seperti yang ia sampaikan saat memaparkan visi misi di Pemprov Jateng awal April lalu. Tiga hal itu meliputi manajemen kepegawaian, pembenahan sistem operasional prosedur kerja, dan manajemen keuangan.
Cukup lama berkecimpung di bidang pendapatan dan keuangan, Budisena sadar betul tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari Pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) Wonogiri hanya menyumbang rata-rata 5-6 persen dari total pendapatan daerah.
“Tentunya ini membutuhkan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD di masa mendatang. Selama ini, PAD lebih banyak mengandalkan pajak masyarakat,” katanya. Terobosan dimaksud, kata Budi, adalah dengan mewirausahakan birokrasi, di mana kalangan birokrasi harus dibimbing dan diarahkan agar bisa menghasilkan pemasukan bagi PAD. Misalnya dengan mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang.
Oleh: Suharsih