BPS Sragen: Kuota 20% untuk siswa miskin tak terpenuhi

(iswandibanna.com)

Sragen (Solopos.com)–Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen, Laeli Sugiyono, menyatakan alokasi kuota 20% untuk siswa miskin pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak terpenuhi.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Indikasi tersebut terlihat berdasarkan masih banyaknya masyarakat yang menuntut terwujudnya pendidikan murah. “Kuota 20% untuk siswa miskin yang menjadi kebijakan Bupati ternyata tidak terpenuhi. Buktinya banyak masyarakat yang nuntut. Saya menilai pihak sekolah hanya mengimplementasikan program belaka tetapi tidak
tahu mana siswa miskin. Bagaimana mau tahu mana siswa miskin? Karena selama ini tidak pernah ada link dengan BPS,” tegas Laeli saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/7/2011).

Dia menyampaikan kemiskinan di Sragen berdasarkan data updating tahun 2010 sekitar 167.300 jiwa atau 19,7% dari jumlah penduduk di Sragen. Angka itu, terangnya, mengalami penurunan sekitar 1,3% per tahun sejak tahun 2004. Kemiskinan tahun 2004 masih berada pada posisi 225.100 jiwa. Laeli menerangkan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi itu mestinya ada upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya melalui jalur pendidikan itu.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sigit Pramono, mengungkapkan selama ini belum ada laporan adanya siswa miskin dari sejumlah sekolah. Dia menyontohkan di SMAN 1 Sragen tidak ada siswa baru yang gratis dari uang pendidikan. “Mereka bayar semua, baik yang di kelas akselerasi maupun di kelas rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Khusus untuk kelas akselerasi sumbangan pendidikannya antara Rp 1,5 juta-Rp 6 juta/siswa. Sedangkan untuk kelas RSBI berkisar antara Rp 500.000-Rp 10 juta/siswa,” paparnya setelah melihat laporan
dari SMAN 1 Sragen seusai inspeksi mendadak (Sidak).

Sementara, Kepala SMPN 1 Sidoharjo, Joko Kuntoro, mengungkapkan di sekolah yang dipimpinnya ada sebanyak 70 siswa miskin yang bebas biaya pendidikan selama sekolah. Menurut dia, puluhan siswa miskin itu hanya dibebani uang tabungan senilai Rp 1.000/bulan untuk kebutuhan mereka setelah lulus sekolah.

(trh)