BPS Jateng Sosialisasikan Survei Pertanian di Bioskop

<p><strong>Semarangpos.com, SEMARANG &mdash;</strong> Masa kejayaan bioskop di Indonesia boleh dibilang tinggal kenangan. Meski demikian, sedikit menggeliatnya perbioskopan di Indonesia saat ini, justru dijadikan peluang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi Survei Pertanian Antarsensus (Sutas) 2018.</p><p>Karena mengandalkan bioskop sebagai salah satu jalur sosialisasi Survei Pertanian Antarsensus 2018, Kamis (3/5/2018), BPS Jateng menggelar Koodinasi Sutas 2018 di Bioskop Paragon XXI Semarang. Seluruh <em>stakholder</em> terkait dengan survei tersebut dihadirkan dalam ajang koordinasi di gedung bioskop tersebut. Bukan hanya dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD) seluruh kabupaten dan kota se-Jateng yang diajak berkoordinasi di Paragon XXI Semarang, tetapi juga unsur perguruan tinggi.</p><p>Layaknya tengah menikmati film pilihan, para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara pemaparan dari berbagai narasumber serta pemutaran film yang berisi materi terkait Sutas 2018, Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan di 90 kota (82 kota IHK lama dan delapan kota IHK baru), PMTB, dan pendataan potensi desa (Podes).</p><p>Para peserta pun mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan dengan <em>popcorn</em>, <em>hotdog</em>, dan air minum dalam kemasan sebagai pelengkap menyaksikan bioskop. "Mentransformasi masuknya era digital, Jateng menyebarluaskan informasi tidak hanya via media cetak, tetapi juga digital," kata Kepala BPS Provinsi Jateng Margo Yuwono saat memberikan alasan pemilihan cara sosialisasi Sutas 2018 via bioskop itu.</p><p>Margo Yuwono menjelaskan bahwa pembaruan data perubahan usaha pertanian dilakukan 10 tahun sekali melalui sensus dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2013, sehingga akan dilakukan kembali pada tahun 2023. Perubahan perilaku masyarakat, lanjut Margo Yuwono, menuntut perlunya dilakukan survei sensus terkait data pertanian dan BPS diberi amanah tersebut.</p><p>"BPS juga akan melakukan pendataan potensi desa (Pondes, dimulai 2 sampai 31 Mei 2018) , survey biaya hidup [SBH], dan mengkaji ulang pola konsumsi," kata Margo Yuwono.</p><p>Margo Yuwono berharap seluruh stakeholder baik itu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan data berkualitas. Ia mengakui bahwa selama ini BPS terus menekan adanya hambatan mengkomunikasikan bahasa teknis kepada responden dengan sejumlah pelatihan kepada para petugas.</p><p>"BPS dalam mengumpulkan data dibatasi konsep dan metodologi. Ada media pelatihan ke petugas, agar konsep besar dan teknis BPS bisa diterima oleh resonedan. Bagaimana mengajak pelaku usaha mau disurvei dan memberikan data sesuai kondisi yang ada," tutur Margo Yuwono.</p><p><a href="http://semarang.solopos.com/"><strong><em>KLIK</em></strong></a><em><strong> dan </strong></em><a href="https://www.facebook.com/SemarangPos"><strong><em>LIKE</em></strong></a><em><strong> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</strong></em></p>

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM