Dua warga berjalan sembari menggendong 10 kg rastra di halaman Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, belum lama ini. (Solopos-Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN -- Rencana pemberlakuan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di wilayah Bumi Sukowati yang sedianya dimulai April 2018 ditunda lantaran sistem dari pemerintah pusat sampai daerah belum siap. Program BPNT untuk 76.362 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sragen kemungkinan besar baru terealisasi pada 2019.

Penjelasan itu disampaikan Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Nunuk Sri Rejeki didampingi Kepala Dinsos Supriyatno saat berbincang dengan Solopos.com di Dinsos Sragen, Kamis (5/4/2018) siang. Nunuk menjelaskan atas penundaan itu untuk sementara program bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) masih terus berjalan hingga Desember 2018.

Kebijakan itu didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pananganan Fakir Miskin Kementerian Sosial No. 13/4/SK/HK/01/03/2018 tentang Perubahan Kedua Tahap Penyaluran Rastra dan BPNT.

“Ya untuk kebijakan program BPNT diundur lagi mungkin sampai 2019. Awalnya memang Bansos Rastra hanya Januari-Maret dan April mulai ada BPNT tetapi pada realisasinya belum siap. Realisasi Bansos Rastra April secara simbolis sudah diserahkan Menteri Sosial Idrus Marham saat berkunjung ke Sragen akhir Maret lalu sebanyak 10.000 kg kepada 1.000 KPM di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen,” ujar Nunuk.

Realisasi Bansos Rastra April bagi KPM lainnya, kata dia, mulai didistribusikan secara serentak di 208 desa/kelurahan sesuai jadwal mulai Selasa-Kamis (10-12/4/2018) pekan depan. Ketentuan Bansos Rastra, ujar Nunuk, masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni diberikan kepada KPM masing-masing 10 kg tanpa ada tebusan alisan gratis.

Realisasi BPNT pada 2017, jelas Nunuk, baru di wilayah perkotaan, seperti Solo, Semarang, dan seterusnya. Pada 2018 ini hanya ada satu kabupaten yang segera merealisasikan BPNT, yakni Boyolali.

“Kenapa Boyolali ya karena Mensos sudah mencanangkan BPNT di Boyolali beberapa waktu lalu. Atas dasar itulah Boyolali jadi satu-satu kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat prioritas program BPNT,” ujarnya.

Kepala Dinsos Sragen Supriyatno menjelaskan sebenarnya Pemkab Sragen kalau dipaksa juga siap. Dia menyampaikan persiapan sistem yang penting, yakni di pemerintah pusat dengan pelaksana pengadaan kartunya, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kalau di Sragen, kata dia, kemungkinan dilakukan Bank BNI 46 tetapi sampai sekarang belum ada sosialisasi. “BPNT itu nanti setiap KPM mendapatkan kartu untuk menebus beras dan atau telur senilai Rp110.000 per bulan. Nilai anggarannya besar kalau bisa segera terealisasi, yakni mencapai Rp100.787.840.000 per tahun atau Rp8.399.920.000 per bulan,” ujarnya.

Bila BPNT itu terealisasi, jelas dia, seratusan miliar rupiah beredar di Sragen pada setiap tahunnya dan otomatis bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk persiapan, Supri memerlukan dukungan anggaran APBD untuk program pendampingan BPNT seperti pendampingan pada program keluarga harapan (PKH).

“Saya meminta Bu Nunuk untuk menghitung kebutuhan anggarannya dan diajukan pada APBD 2019,” tambahnya.


Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten