SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya percepatan sertifikasi lahan bagi korban bencana alam yang terpaksa harus direlokasi.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, saat serah terima Kepala BPN wilayah provinsi ini, di Semarang, Senin (12/12/2011), mengatakan, salah satu korban bencana alam yang membutuhkan bantuan untuk pengurusan sertifikat tersebut yakni para warga Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes yang terkena tanah longsor beberapa tahun lalu.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
“Para korban longsor yang kehilangan tempat tinggalnya itu, sudah sekitar lima hingga enam tahun hidup di lahan milik Perum Perhutani,” katanya.
Menurut dia, sudah sekian lama direlokasi di lahan milik Perhutani, namun hingga saat ini belum memperoleh sertifikat tanah karena belum diperoleh izin dari salah satu badan usaha milik negara itu.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pimpinan baru BPN Wilayah Jawa Tengah dapat mendorong penyelesaian masalah itu. Kendala lain yang hingga kini masih dihadapi oleh BPN, lanjut dia, yakni pemahaman masyarakat tentang masalah pertanahan.
Ia menuturkan, banyak pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang kurang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, kata dia, pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah yang tidak mutlak, harus terus disosialisasikan.
“Kepemilikan tanah dapat diminta, jika berkaitan dengan kepentingan negara, seperti untuk pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Wilayah Jawa Tengah Doddy Imron Cholid digantikan oleh Joko Dwi Ciptanto. Doddy selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Kepala BPN Wilayah Jawa Timur. ant
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
