Sragen (Solopos.com)–Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng diminta melakukan audit semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemkab Sragen dalam waktu dekat.
Audit keuangan sejumlah BUMD dilakukan untuk mengetahui indikasi penyelewengan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Usaha Milik Daerah (BPUMD) Sragen, Budiyono, saat dijumpai wartawan di kantornya, Selasa (22/3/2011). Sejumlah BUMD yang bakal diaudit antara lain Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD PAL), Perusahaan Daerah (Perusda) Percetakan dan Penerbitan, Perusda Bengkel Terpadu, Perusda Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejumlah perusda lainnya.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Khusus untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat-red) Djoko Tingkir, BPR BKK (Badan Kredit Kecamatan-red) Karangmalang dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum-red) sudah dilakukan audit secara berkala oleh auditor independen,” tegas Budiyono.
Alokasi anggaran APBD untuk melakukan audit BUMD senilai Rp 30 juta. Budiyono mengimbau semua nasabah di BPR Djoko Tingkir dan BPR BKK Karangmalang tidak resah dan waswas dengan temuan Hasil Laporan Keuangan Umum (LHPU) Bank Indonesia (BI). Menurut dia, dua perbankan tersebut dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Di samping itu, sambung Budiyono, Pemkab menjamin likuiditas keuangan di bank milik daerah tersebut. Jaminan simpanan nasabah tersebut diatur dalan UU No 24/2004 tentang LPS.
Dia menguraikan total pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi BUMD mencapai Rp 3,5 miliar. Kontribusi paling besar, sambungnya, diberikan dari hasil pengelolaan perbankan, yakni mencapai Rp 2,5 miliar. “Khusus untuk PD PAL tidak memberikan kontribusi apa pun ke PAD Sragen,” imbuhnya.
(trh)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
