BPK Soroti Utang Pemerintah Jokowi Usik Politikus PDIP

BPK menyinggung kekhawatiran penurunan kemampuan pemerintah Jokowi membayar utang dan bunganya saat menyampaikan LKPP 2020.

 Ilustrasi stres memikirkan utang. (Freepik.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi stres memikirkan utang. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan menyinggung kekhawatiran atas penurunan kemampuan pemerintah pimpinan Joko Widodo membayar utang dan bunganya saat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2020 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/6/2021). Laporan BPK terkait utang pemerintah Jokowi itu memicu legislator di Komisi Keuangan dari PDIP Eriko Sotarduga angkat bicara.

Eriko Sotarduga mempertanyakan standar yang digunakan BPK dalam menentukan tingkat solvabilitas utang Indonesia di era pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurut politikus PDI Perjuangan, hal tersebut harus dapat dibuktikan secara akuntabel.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

Dalam LKPP 2020 itu, BPK khawatir dengan penurunan kemampuan pemerintah Jokowi membayar utang dan bunganya. Pasalnya, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% atau melampaui rekomendasi IMF sekitar 25%-35%.

Baca Juga: Waspada, Ini Gejala Lain Covid-19 Varian Delta

“Berapa banyak utang yang jatuh tempo sehingga dapat menyebabkan pemerintah gagal bayar misalnya. Tentu pernyataan itu harus didukung oleh rilis resmi mengenai tata kelola keuangan negara agar tidak terjadi misleading informasi,” katanya melalui pesan instan, Rabu (23/6/2021).

Eriko mengakui rasio utang Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19. Namun, baik dan buruk dari kenaikan utang tersebut relatif. Oleh karena itu, BPK harus dapat menunjukkan sisi mana yang berbahaya.

Dia juga mempertanyakan apakah pengelolaan utang Indonesia sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan negara. Menurutnya,  pemerintah sudah mempersiapkan pembayaran surat berharga negara (SBN) dan sebagian besar utang pemerintah berupa SBN.

Solusi BPK

“Kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh BPK untuk mengatasi kenaikan rasio utang di tengah pandemi ini?” jelasnya.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Eriko melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang 46,77% jauh lebih rendah. Singapura ada di 154%, Malaysia 64,62%, Filipina 60,4%, dan Thailand 47,28%.

Lalu dikomparasi dengan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang yang mencapai di atas 100%. Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia masih cenderung konservatif dalam soal utang.

Baca Juga: Ini 4 Strategi Pintar Menabung untuk Naik Haji

“Selama batas rasio utang masih mengacu berdasarkan UU Keuangan Negara telah ditetapkan, yakni 60%, itu masih dapat dikatan aman. Namun jika BPK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IMF, tentu itu harus dapat dijelaskan secara akuntabel di sisi sebelah mana utang Indonesia dapat dikatakan sudah berbahaya?” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah Jokowi dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Dari data Kemenkeu, utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun, naik signifikan dibandingkan posisi Rp4.778 triliun pada akhir 2019.

“Sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang,” jelas Agung Firman dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Sumber: Bisnis

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Tetapkan Ferdy Sambo Tersangka, Kapolri Dinilai Telah Lulus Ujian

      Hendardi menyadari pilihan Kapolri tersebut tidak mudah lantaran Ferdy Sambo pasti punya posisi kuat di Polri.

      Siswa SD Dibunuh Paman saat Belajar di Kelas

      Seorang siswa SD berinisial S, 10, meninggal dunia setelah ditikam dengan pisau oleh pamannya sendiri.

      Jejak Ferdy Sambo, Akhir Karier Pelopor Kaus Turn Back Crime

      Bersama sang atasan, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Krisna Murti, Ferdy Sambo mempopulerkan kaus bertuliskan Turn Back Crime. 

      Mahfud Ibaratkan Ferdy Sambo Bayi yang Dilahirkan Caesar

      Berlarut-larutnya kasus Brigadir J sejak awal Juli 2022 lalu sebagai penanganan terhadap ibu yang hendak melahirkan namun mengalami kesulitan sehingga tim dokter terpaksa melakukan operasi caesar.

      Ayah Brigadir J Kaget Ferdy Sambo Otak Pembunuh Anaknya

      Pasalnya, di mata keluarga Brigadir J Ferdy Sambo sangat sayang kepada Brigadir J.

      Bangga! Indonesia Tuan Rumah International Olympiad in Informatic 2022

      Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah bagi perhelatan bergengsi International Olympiad in Informatic (IOI) 2022.

      Ini 3 Jenderal dan 8 Pamen yang Huni Sel Khusus Kasus Brigadir J

      Dua jenderal bintang satu hampir pasti adalah mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Propam Brigjen Hendra Kurniawan dan eks Karo Provost Propam Brigjen Benny Ali.

      Baku Tembak ala Ferdy Sambo: Tembakkan Pistol Brigadir J ke Dinding

      Untuk membuat alibi, Ferdy Sambo mengambil pistol Brigadir J dan menembakkannya ke tembok seolah-olah bekas tembakan mendiang Brigadir J. 

      31 Polisi Terlibat Rekayasa Kasus Brigadir J, 11 Orang Disel Khusus

      Ferdy Sambo juga yang merekayasa seolah-olah terjadi baku tembak di rumahnya tersebut.

      Motif Pembunuhan terhadap Brigadir J Masih Misterius

      Meski Ferdy Sambo sudah ditetapkan tersangka namun motif penembakan ajudan yang disayanginya itu masih gelap. 

      Pasal Pembunuhan Berencana, Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati

      Ferdy Sambo dijerat Pasal 340 KUHP jo Pasal 338 jo Pasal 55 jo Pasal 56 tentang Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama.

      Jadi Tersangka, Ferdy Sambo Perekayasa Kematian Brigadir J

      Ferdy Sambo juga yang merekayasa seolah-olah terjadi baku tembak di rumahnya tersebut.

      Kali Keempat, Presiden Minta Kapolri Tegas Tangani Kasus Brigadir J

      Kapolri diminta tidak takut mengungkap kasus itu siapapun yang bersalah karena Presiden Jokowi berada di belakangnya.

      Aturan Baru Tarif Ojek Daring Kemenangan Tidak Ideal Pengemudi Gig

      Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online).

      Kuasa Hukum Brigadir J: Putri Sambo Sehat, yang Terguncang Pengacaranya

      Dalam beberapa kali kesempatan pengacara Putri Sambo menyatakan bahwa istri Ferdy Sambo itu jiwanya terguncang sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan.

      Ferdy Sambo Diperiksa Komnas HAM Hari Kamis

      Komnas HAM RI akan meminta keterangan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), pada Kamis (11/8/2022).