SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyatakan Badan Pemeriksaan Keuangan perlu melakukan audit dana terhadap rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap provinsi di Indonesia. Dia menduga ada terjadi penyimpangan dana melalui pembangunan yang dinilainya tidak efektif.
Menurut Sebastian, di tiap provinsi akan dibangun sebuah gedung DPD senilai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Menurut dia, rencananya pembangunan gedung DPD mencapai empat tingkat, yang diperuntukkan bagi empat orang anggota DPD. Dia merujuk pada rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang dinilai tidak efektif. Sebastian menegaskan DPR RI dalam hal ini Komisi III berwenang untuk menghentikan pembangunan gedung DPD tersebut. [kcm/dtp]