BPK Audit Bantuan Keuangan 90 Kelompok Masyarakat Sukoharjo

<p><strong>Solopos.com, SUKOHARJO</strong> — Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng mengaudit bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jateng. Tim itu memeriksa sekitar 90 kelompok masyarakat penerima bantuan keuangan tersebut.</p><p>Tim dari BPK Perwakilan Jateng mengumpulkan puluhan kelompok masyarakat penerima bantuan keuangan di Gedung <a title="Pemkab Sukoharjo Optimalkan Pelatihan Kerja" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180403/490/907692/pemkab-sukoharjo-optimalkan-pelatihan-kerja">Setda Sukoharjo</a>, Rabu (18/4/2018). Sebelumnya, mereka telah mengajukan proposal bantuan keuangan ke DPRD Jateng pada awal 2018.</p><p>Sebagian proposal bantuan keuangan itu digunakan untuk membiayai pengerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan seperti mengaspal jalan atau membangun talut di lahan pertanian. Sebagian proposal bantuan keuangan lainnya digunakan untuk pengadaan barang.</p><p>&ldquo;Ada 90 kelompok masyarakat penerima bantuan keuangan yang dimintai keterangan. Mereka hanya sampel, jadi jumlah penerima bantuan keuangan lebih dari 90 kelompok masyarakat,&rdquo; kata Ketua Tim Pemeriksa dari<a title="BPK Temukan Ada Impor Pangan Tak Sesuai Prosedur" href="http://news.solopos.com/read/20180404/496/908129/bpk-temukan-ada-impor-pangan-tak-sesuai-prosedur"> BPK </a>&nbsp;Perwakilan Jateng, Deni Prasetyo, saat berbincang dengan <em>Solopos.com</em>, Rabu (18/4/2018).</p><p>Menurut Deni, audit dilakukan untuk mengetahui tata kelola keuangan yang dilakukan kelompok masyarakat. Bantuan keuangan itu rawan diselewengkan atau terjadi kesalahan administrasi saat menyusun laporan pertanggungjawaban.</p><p>Selain itu, audit merupakan upaya pencegahan agar tak terjadi penyimpangan penggunaan bantuan keuangan. &ldquo;Belum ada temuan atau rekomendasi ihwal penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan. Saya minta setiap kelompok masyarakat menggunakan bantuan keuangan sesuai proposal,&rdquo; ujar dia.</p><p>Lebih jauh, Deni menambahkan nominal bantuan keuangan yang diterima masing-masing kelompok masyarakat bervariasi tergantung proposal. Nominal bantuan keuangan untuk membiayai proyek fisik jauh lebih besar dibanding pengadaan barang.</p><p>Audit bantuan keuangan juga dilakukan di setiap daerah lain di wilayah Jateng. Hasil audit bantuan keuangan bakal dilaporkan ke BPK pusat.</p><p>Sementara itu, Inspektur <a title="Sukoharjo Rintis Smart Village untuk Permudah Pelayanan Publik" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180321/490/904775/sukoharjo-rintis-smart-village-untuk-permudah-pelayanan-publik">Kabupaten Sukoharj</a>o, Djoko Poernomo, menyatakan audit bantuan keuangan oleh BPK Perwakilan Jateng merupakan kegiatan rutin setiap triwulan atau semester. Setiap kelompok masyarakat penerima bantuan keuangan telah diberi pemahaman agar benar-benar menggunakan dana secara akuntabel dan transparan. Masing-masing kelompok masyarakat wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pengerjaan proyek rampung.</p><p>&nbsp;</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi