Harianjogja.com, JOGJA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meluncurkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi sektor informal di kawasan Malioboro. Dengan program tersebut, diharapkan baik peserta maupun calon peserta BPJS bisa mengetahui cara baru dalam mendaftar ataupun membayar iuran.
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan program ini merupakan penyempurnaan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) yang dulu diluncurkan PT Jamsostek.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini lebih menyasar golongan Bukan penerima Upah (BPU) atau sektor informal untuk peningkatan kepesertaan,” ujar Junaedi di sela peluncuran program di kawasan Malioboro, Rabu (10/9/2014).
Menurut dia, pekerja informal meliputi pedagang, buruh bangunan, tukang becak dan lainnya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan BPJS sudah sangat mudah. Seperti, pendaftaran melalui kanal alternatif berupa payment point online bank (PPOB) hasil kerjasama dengan pihak perbankan.
“Program ini untuk memermudah jangkauan masyarakat dalam mengakses layanan BPJS. Hingga kini sudah ada 1.102 service point se Indonesia,” kata Junaedi.
Junaedi menegaskan program BPJS sangat penting sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di masyarakat. Hingga kini, sambungnya, ketimpangan kemakmuran dan perekonomian masyarakat masih cukup lebar. Untuk itu, perlu ada program penjaminan sosial agar keluarga miskin bisa tetap bertahan meskipun penanggung kebutuhan hidupnya meninggal dan terputus usaha ekonominya.
“Misalnya, akibat kecelakaan atau kematian. Dengan program ini, baik korban maupun keluarga korban bisa terbantu. Apalagi iuran yang dibaray cukup terjangkau bagi pekerja informal. Premi tersebut setara dengan harga satu bungkus rokok sebulan, tapi manfaatnya lebih dari itu,” kata Junaedi.
Hingga kini, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 15,1 juta orang. Pada 2018 mendatang, pihaknya menargetkan jumlah peserta BPJS ini mencapai 40 juta orang.
“Saat ini, jumlah peserta sektor informal baru menyentuh angka satu jutaan dengan target mencapai 7,5 juta orang pada 2018. Kami akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya mengikuti program ini,” tukasnya.
Sementara, Asosiasi PKL Indonesia (APLKI) Jogja Rudi Harto menyambut baik program tersebut. Menurutnya, sebelum program BPJS digulirkan, hampir semua PKL di wilayah Malioboro mengikuti program-program perlindungan ketenagakerjaan seperti Jamsostek. Namun, setelah BPJS digulirkan masyarakat masih kebingungan untuk mengaksesnya.
“Dengan adanya program ini, kami berharap para pekerja informal bisa mengikuti program yang sangat penting ini,” harap Rudi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
