BPJS KESEHATAN : Pemerintah Turun Tangan Atasi Defisit Anggaran

BPJS Kesehatan akhirnya mendapatkan solusi atas defisit anggaran

Harianjogja.com, SLEMAN-Masyarakat diimbau tidak khawatir dengan kabar defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah pasti akan bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, marak beredar di media bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi peserta dan juga fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Peserta khawatir jika harus menanggung biaya pengobatan karena tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan rumah sakit, mereka khawatir biaya pengobatan dan perawatan untuk pasien tidak diganti oleh BPJS Kesehatan.

Perempuan yang juga menjabat sebagai pembina Divisi Regional VI BPJS Kesehatan DIY-Jateng ini menjelaskan, BPJS Kesehatan lahir atas Undang-Undang No.24/2011. Dalam UU ditegaskan bahwa sumber dana BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta dan juga pemerintah.

“Ada berita BPJS Kesehatan defisit Rp6,7 triliun. Jangan khawatir karena kekurangan Rp6,7 triliun didanai pemerintah dalam bentuk PMN [Penyertaan Modal Negara]. Jadi jangan khawatir, pemerintah pasti akan turun tangan,” kata Ani dalam acara media gathering Peran Media dalam Perluasan Kepesertaan Universal Health Coverage di Hotel Indoluxe, Rabu (22/2/2017).

Tak dimungkirinya dalam proses berjalannya program BPJS Kesehatan ini banyak ditemui hambatan. Namun jumlah peserta yang semakin bertambah menurutnya menunjukkan bahwa program JKN-KIS ini semakin dibutuhkan masyarakat.

Ani mengatakan, saat jaminan kesehatan masih dalam bentuk Askes, saat itu jumlah peserta di Indonesia hanya 16,5 juta. Sementara saat sudah beralih menjadi JKN-KIS, jumlahnya meningkat drastis menjadi 171 juta peserta. Dari kondisi itu ia menyimpulkan bahwa dengan bersinergi dengan seluruh stakeholder, peningkatan jumlah kepesertaan mudah dicapai.

Sementara itu, Kepala Divisi Regional VI Aris Jatmiko mengatakan, komposisi kepesertaan di wilayah Jateng-DIY sampai Desember 2016 mencapai 25,9 juta. Jika dibandingkan jumlah penduduk berdasarkan data statistik terkini, persentasenya sekitar 69%.

Jika dipilah, jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar 16,7 juta, Pekerja Penerima Upah (PPU) dari pemerintah 1,9 juta, Pekerja Pemerintah Non-PNS sebanyak 162.000, PPU Swasta 2,5 juta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 25 juta, dan Bukan Pekerja 800.000.

“Target [pencapaian kepesertaan] kami di 2017 adalah 28,3 juta sehingga penambahannya tiga juta,” kata Aris. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, satu-satunya kota yang belum bersinergi dengan BPJS Kesehatan adalah Pati.

Sejauh ini, jumlah faskes pertama yang sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan berjumlah 3.071, terdiri dari dokter, puskesmas, dan dokter gigi praktik mandiri. Sementara untuk faskes lanjutan seperti rumah sakit dan klinik berjumlah 233. “Menurut kami, ini sudah cukup memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik,” tuturnya.

Media gathering yang dihadiri awak media di lingkungan Jateng-DIY ini bertujuan menjalin kerjasama dalam menyukseskan program JKN-KIS sebagai startegi nasional dan tercapainya Universal Health Coverage 2019.