BPJS KESEHATAN PALSU : Pemalsu Kartu JKN Dibekuk di Kabupaten Bandung, Korbannya 65 Orang

BPJS Kesehatan palsu merajalela di Kabupaten Bandung. Pemalsu kartu JKN itu dibekuk setelah “memakan” 65 korban.

Solopos.com, BANDUNG — Korban Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu ternyata tidak hanya berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pelaku kini telah ditangkap polisi dan korbannya sudah puluhan orang.

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran

Pemalsuan kartu palsu menimpa warga Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Di sini korban yang memiliki kartu palsu sebanyak 65 orang.

“Setelah melakukan pengembangan dari kasus temuan BPJS palsu di Cimahi, kami [Polres Bandung] turut mengamankan satu orang lainnya dengan inisial D,” ucap Kasat Reskrim Polres Bandung, AKP Niko Nurulah Adi Putra, Selasa (26/7/2016).

Pelaku yang ditangkap tersebut berjenis kelamin perempuan dan diciduk pada Senin (25/7/2016) malam di Soreang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan pemeriksaan, D masih satu jaringan dengan Ana Sumarna, 42, sebagai dalang pembuatan kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat.

“Pelaku ini, beroperasi di wilayah Arjasari, Soreang Kabupaten Bandung. Pelaku hanya mencari warga yang mau mendaftar jadi peserta BPJD saja,” jelasnya.

Selain mengamankan wanita ini, pihak Sat Reskrim Polres Bandung turut mengamankan beberapa barang bukti yang didapat di kediamannya. “Ada 27 kartu BPJS palsu yang telah kita amankan, dan kita masih akan terus dalami ini, sementara korban yang sudah ada sekitar 65 orang,” terangnya.

Pelaku dalam aksinya mendata siapa saja warga yang akan ikut dalam peserta BPJS. Lalu data tersebut diberikan kepada Ana Sumarna. Lalu Ana mencetak kartu sesuai dengan data warga yang berada di Kabupaten Bandung. “Pelaku ini juga, merupakan satu anggota RPD,” jelasnya.

Warga Desa Arjasari pada bulan September 2015 lalu sempat didatangi oleh pihak dari RPD untuk menawarkan program pembuatan BPJS Kesehatan. Modusnya tak berbeda jauh dengan modus yang telah dilakukan oleh Ana di KBB. Warga Arjasari diminta membayar Rp 200 ribu oleh pelaku dengan diiming-imingi kartu BPJS tersebut bisa aktif selamanya.

“Pelaku masih dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan,” tutup Niko.

Minimnya sosialisasi BPJS Kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dinilai menjadi faktor yang melatarbelakangi penyebaran kartu palsu. Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai pemalsuan ini merupakan akibat sistem dan proses pendaftaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Dia menjelaskan sebenarnya di tengah mahalnya biaya kesehatan masyarakat antusias untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, tegasnya, antusiasme itu tidak diimbangi oleh pengetahuan maysarakat yang mumpuni mengenai BPJS Kesehatan dan program JKN-KIS. Hal itu, kata Timboel, disebabkan masih minimnya proses sosialisasi kepada masyarakat.

“Proses sosialisasi memang pernah dilakukan tetapi tidak berkesinambungan. Minimnya proses sosialisasi ini menyebabkan ketikdaktahuan rakyat untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga minimnya pengetahuan rakyat tentang hak-haknya sebagai peserta program JKN,” ujarnya, Senin.

Menurut Timboel, idealnya proses sosialisasi itu terus dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan mengingat saat ini masih banyak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan program nasional tersebut. Di sisi lain, sambung dia, lokasi pendaftaran peserta program JKN umumnya berada di kantor-kantor BPJS Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini membuat rakyat yang bertempat tinggal jauh dari pusat wilayah mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran.

Apalagi, sebut dia, belum semua masyarakat melek teknologi informasi sehingga mampu mendaftar secara online. “Ketika mendaftar tidak jarang terjadi penumpukkan dan antrian pendaftar yang cukup panjang sehingga membuat calon peserta lama menunggu dan mengalami kelelahan,” jelasnya.

Kondisi itu, kata Timbole, membuka celah bagi hadirnya oknum-oknum yang mencoba menawarkan jasa pembuatan kartu BPJS Kesehatan. Karena itu, dia berharap kejadian kartu palsu tersebut dapat memicu pemerintah dan BPJS Kesehatan lebih kreatif menciptakan sistem pendaftaran yang lebih mudah dan lebih terjakau oleh masyarakat.

“Kantor Pos dan Puskesmas seharusnya bisa dijadikan tempat pendaftaran peserta BPJS Kesehatan sehingga masyarakat dengan mudah dan murah menjangkaunya. Tentunya proses sosialisasi tentang JKN ini harus terus dilakukan sehingga masyarakat mengerti tentang program JKN yang dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan tersebut.”