BPJS Kesehatan Kenalkan Program Donasi JKN-KIS, Seperti Apa?

Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) KIS, BPJS Kesehatan mengenalkan program donasi.

Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) KIS, BPJS Kesehatan mengenalkan program donasi. Program tersebut merupakan program yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan keluarga yang membutuhkan uluran tangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Divisi Regional VI Jateng dan DIY BPJS Kesehatan Aris Jatmiko mengatakan program tersebut bisa diikuti secara perorangan atau Badan Usaha atau lembaga lain. Program ini untuk memupuk kepedulian dengan mendaftarkan keluarga yang membutuhkan uluran tangan untuk menjadi peserta JKN-KIS.

“Program ini sudah diimplementasikan di beberapa kota di Jawa Tengah sementara di DIY masih belum diterapkan,” ujarnya di sela-sela buka bersama dengan anak yatim dan steakholder se DIY di Sahid Rich Hotel, Kamis (8/6/2017).

Hingga kini, katanya, jumlah peserta JKN-KIS di DIY sebanyak 2.8 juta atau 91% dari jumlah penduduk DIY. Sisa target kepesertaan hanya tinggal 9% dan dia optimis dapat diselesaikan hingga tahun depan. “Kepesertaan JKN KIS sifatnya wajib. Sebab ini merupakan prinsip untuk mewujudkan gotong royong di masyarakat,” katanya.

Untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan, pihaknya sudah menyediakan banyak fasilitas pendaftaran. Mulai call center, pendaftaran via online, di pusat-pusat perbelanjaan hingga tingkat kecamatan.

“Kemudahan akses pendaftaran yang kami sediakan untuk memastikan agar seluruh warga dapat perlindungan kesehatan,” ujarnya.

Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari berharap mereka memiliki kemampuan membayar iuran dan peduli terhadap sejumlah keluarga yang kurang beruntung dapat menjadi peserta program donasi JKN-KIS dan membayar iuran selama keluarga tersebut masih membutuhkan bantuan.

Dia mengakui, jika pelayanan kesehatan di masyarakat masih ada kekurangan. Masih muncul persepsi yang salah di fasilitas kesehatan di mana layanan kesehatan antara peserta JKN KIS dengan yang bukan peserta dibedakan.

“Masih belum ada kesamaan pemahaman dan ini perlu diperbaiki. Oleh karenanya, sinergitas antarasemua pihak penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, sampai saat ini baru 177 juta jiwa yang dicover program JKN-KIS. Dia berharap kepesertaan dan pelayana  jaminan kesehatan melalui program tersebut terus meningkat. Jika program ini tidak berkesinambungan, katanya, maka Indonesia akan mundur ke belakang.

Kepala Cabang BPJS Sleman Kulonprogo Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, jumlah peserta JKN-KIS dari badan usaha di Sleman sebanyak 1.500 perusahaan. Masih ada sekitar 200 perusahaan yang belum menjadi peserta. “Untuk program donasi JKN-KIS kami masih belum bisa menerapkan,” katanya.