BPJS KESEHATAN : Dinas Sosial Diminta Aktif Sisir Warga Tercecer

BPJS Kesehatan diharapkan dapat diakses seluruh kalangan.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi menilai masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh karenanya, Dinas Sosial diminta berperan aktif untuk melakukan penyisiran terhadap warga tercecer tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut dia, penyisiran sangat dibutuhkan sehingga target untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di 2019 mendatang dapat direalisasikan.

“Memang masih ada warga yang kurang mampu tapi belum terkover jaminan kesehatan. Sebab, beberapa hari lalu sempat berkunjung kepada warga Siraman sakit namun tidak memiliki jaminan kesehatan. Padahal dari sisi ekonomi termasuk keluarga kurang mampu,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/8/2017).

Supriyadi mengungkapkan selama ini untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu lebih mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat dengan melakukan permohonan ke Dinas Sosial. Diharapkan model seperti ini dapat diubah dengan dinas memberikan pelayanan sistem jemput bola ke masyarakat terkait dengan tata cara pengurusan.

“Paling tidak terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat jadi semakin paham dan mudah dalam mengurus jaminan tersebut. Agar lebih maksimal, dinas juga dapat melibatkan perangkat desa maupun petugas dari kecamatan,” ujar Politisi PAN ini.

Menurut dia, semakin banyak warga tercecer yang mendapatkan jaminan kesehatan tidak menjadi soal. Pasalnya pelayanan terhadap BPJS Kesehatan bagi kurang mampu dibiayai oleh APBD Kabupaten maupun provinsi.

“Jadi anggaran bukan soal karena jika tidak bisa dicover oleh dana kabupaten bisa menggunakan dana dari provinsi,” katanya.

Sekretaris Dinas Sosial Gunungkidul CH Suayatmiyatun mengakui masih ada warga kurang mampu yang belum terkover jaminan kesehatan. Hal ini terlihat dari proses pelayanan terhadap pengurusan Kartu Indonesia Sehat yang dilakukan di dinasnya.

“Untuk datanya ada di bidang. Tapi yang jelas, sampai sekarang Dinas Sosial memberikan pelayanan untuk pengajuan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu,” kata Atun, sapaan akrabnya.

Guna memaksimalkan proses pelayanan, Atun mengaku siap mengintesifkan sosialisasi terhadap pengajuan KIS bagi warga kurang mampu. Diharapkan dengan proses penyuluhan ini maka masyarakat dapat lebih mudah dalam proses pengajuan tersebut. “Setiap ke lapangan kami akan memberikan penyuluhan tentang proses permohonan KIS lengkap dengan segala persyaratan yang dibutuhkan,” ujar mantan Kepala Bidang Sosial ini.