BPJS Kesehatan Akui Kepesertaan Jateng Tertinggal

BPJS Kesehatan mengakui kepesertaan jaminan sosial itu di Jateng masih tergolong kurang.

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan angka nasional. “Dari sekitar 36,2 juta penduduk Jateng, baru 24,1 juta atau 69% yang sudah terdaftar JKN,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari di Semarang, Rabu (4/10/2017).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela pembentukan Perkumpulan Akuntan Muda (PAM) Jawa Tengah, di Hotel Grasia, Semarang. Pada kesempatan itu, Misbakhul Munir ditetapkan sebagai Ketua Umum PAM Jateng untuk periode 2017-2022.

Andayani menyebutkan kepesertaan JK di Jateng yang baru 69% memang masih di bawah tingkat kepesertaan nasional yang mencapai 72% sehingga perlu peran serta pemerintah untuk terus mendorong. “Secara nasional, kepesertaan JKN sudah mencapai 172 juta orang. Targetnya, akhir 2018 atau awal 2019 angkanya sudah meningkat hingga 95%,” katanya.

Tentunya, kata dia, pihaknya terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepesertaan, terutama di wilayah yang masih di bawah angka nasional, bukan hanya Jateng. Berkaitan dengan kendala, ia menyebutkan belum adanya data resmi terkait warga yang belum memiliki JKN sehingga perlu kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan data.

“Kami terus dorong kepesertaan dan sudah terkumpul 44 kabupaten/kota yang UHC [universal health coverage] mencapai 95%. Namun, tidak ada kabupaten/kota dari Jateng,” katanya. Yang jelas, simpul dia, diperlukan sinergitas antar-stakeholder dalam mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk dengan keberadaan para akuntan muda.

Mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang menjadi pembicara mengingatkan persoalan anggaran kesehatan untuk masyarakat yang saat ini belum maksimal dirasakan seluruh masyarakat. “Seharusnya, alokasi untuk anggaran kesehatan bisa ditambah karena masih ada masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Tentunya, kata dia, profesi akuntan yang berkaitan dengan anggaran sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan di kalangan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. “Akuntan memiliki peran besar sehingga manfaat dari pengelolaan keuangan yang tepat tersebut dapat nyata dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk soal pelayanan kesehatan” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya