BP Migas: Produksi minyak turun karena kebanyakan aturan

Jakarta (Solopos.com)–Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), R. Priyono buka suara soal tersendatnya produksi minyak nasional. Diantara penyebabnya adalah banyaknya aturan baru sehingga membuat para Kontraktor Kontrak Kerjasama mengeluhkan hal tersebut.

Demikian disampaikan Priyono ketika ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa malam (25/5/2011). “Mereka (KKKS) mengeluh karena tiap tahun ada aturan yang membuat mereka terhenyak. Kapal-kapal nggak boleh (azaz cabotage), lalu masalah cost recovery, masalah lahan, dan sebagainya,” katanya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam rapat dengan DPR tersebut, Priyono sempat mengungkapkan pihak KKKS merasa tertekan karena tiap tahun selalu ada peraturan yang baru, sehingga mereka selalu membuat kalkulasi baru untu beroperasi dan merasa khawatir.

“Mereka seolah ditekan, tapi mereka mau kerja. Jadi mereka khawatir di situ. Kadang-kadang saya juga kehabisan kata-kata kalau ketemu mereka. Karena 80% masalahnya di luar kontrol mereka (birokrasi),” ujar Priyono.

Ia menambahkan, dengan birokrasi yang sedemikian banyak, maka Indonesia kini tidak bisa mendapatkan keuntungan ditengah harga minyak mentah dunia yang sedang melambungtinggi.

“Saya ingin sampaikan bahwa dengan harga minyak yang bagus saat ini, seharusnya produksi naik. Kan biasanya gitu, tapi ini kok gini (turun). Saya khawatir mereka lelah dengan produksi karena tiap tahun mereka mendapatkan challenge (tantangan) yang berbeda. Padahal seharusnya kalau harga minyak bagus, produksi bisa naik,” lanjut Priyono.

Menanggapi hal tersebut, Satya W Yudha selaku anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar berpendapat agar masalah birokrasi yang menghambat tersebut harus dipecahkan bersama dengan komisi yang terkait.

“Kita coba selesaikan, karena ini memalukan, mengenai blok migas yang tidak laku, harga minyak yang sedang naik tapi produksi malah turun. Presiden harus tahu, dan kita harus ada niat untuk selesaikan ini,” tanggapnya.

Sempat beberapa anggota Komisi VII ingin memanggil beberapa KKKS yang mengalami penurunan produksi akibat kendala-kendala terkait. Karena, seperti diketahui, dalam penjelasan dari BP Migas ada sebanyak 29 KKKS yang mengalami penurunan produksi minyaknya.

“Jadi sebetulnya kita ingin tahu bahwa kondisi riil di lapangan kan berbeda. Makanya kita ingin bertemu langsung dengan operator (KKKS) supaya ada titik temu dan mengerti permasalahan yang ada,” jelas Satya.

Menurutnya, jika masih ada kendala di birokrasi, perlu diselesaikan bersama dengan Komisi VII, BP Migas dan komisi DPR RI terkait.

“Kalau menyangkut di masalah kehutanan itu kan dengan komisi lain, atau masalah tipe-tipe cabotage. Harus dibahas bersama, itu efektif sekali,” katanya.

Satya mengatakan ada kemungkinan pihak Komisi VII DPR RI memanggil para KKKS yang mengalami penurunan produksi tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya mereka dapat mengetahui kendala-kendala apa yang masih menghambat pihak KKKS dalam upaya meningkatkan produks minyak.

“Kita tidak bisa maklumi kalau belum dapat jawaban dari KKKS. Kita ingin tahu permasalahan yang sebenarnya. Karena yang disampaikan BP Migas hanya sebatas keluhan dan mematok target di bawah (prognosa BP Migas di 2011 untuk produksi minyak adalah 933-945 ribu bph, jauh di bawah target sebesar 970 ribu bph). Yang kita minta adalah apa yang akan dilakukan, makanya saya minta supaya dilakukan pemanggilan sepuluh KKKS itu, atau bentuk tim supaya bisa mencegah penurunan produksi. Ini menjadi tanggung jawab BP Migas,” tutur Satya.

Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat antara BP Migas dan Komisi VII DPR RI yang digelar pada Selasa 24 Mei 2011, Priyono menyampaikan adanya 29 KKKS yang belum mencapai target produksi minyak hingga 30 April 2011.

Priyono melanjutkan kendala yang terjadi melingkupi pada masalah teknis hingga beberapa masalah internal di masing-masing tubuh kontraktor.

(detik.com/tiw)