Solopos.com, JAKARTA -- Bos Sritex Group Iwan Setiawan Lukminto lolos dari jerat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Bank QNB Indonesia.
Dalam putusan yang dibacakan pada hari ini, hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak permohonan PKPU Bank QNB. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan PKPU Bank QNB tidak memenuhi syarat pertama dan kedua UU Kepailitan dan PKPU.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
"Menolak permohonan PKPU dan mewajibkan pemohon membayar biaya persidangan," demikian bunyi putusan yang dikutip Bisnis,com, Senin (10/5/2021).
Baca Juga: Mengupas Marketing Google Bisnis sebagai Strategi Pemasaran Digital
Seperti diketahui, Bank QNB Indonesia menggugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) salah satu pemlik Grup Sritex, Iwan Setiawan Lukminto ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Selain Iwan Setiawan Lukminto, gugatan juga ditujukan ke salah satu anak usaha grup usaha tersebut yakni PT Senang Kharisma Textil.
Gugatan QNB diajukan pada Selasa (20/4/2021) dengan nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. Dalam petitum gugatannya pihak Bank QNB meminta majelis hakim PN Semarang mengeluarkan sejumlah putusan.
Baca Juga: SM dan YG Entertaintment Terlempar dari Saham Blue-Chip Korea, Ini Sebabnya
Mengawasi Proses PKPU
Pertama, mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Senang Kharisma Textil, Iwan Setiawan Lukminto beserta istrinya Megawati.
Kedua, menetapkan PKPU Sementara terhadap PT Senang Kharisma Textil dan Iwan Setiawan Lukminto beserta berikut istrinya yaitu Megawati, untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Ketiga, menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga di PN Semarang untuk mengawasi proses PKPU terhadap PT Senang Kharisma Textil dan Iwan Lukminto beserta istrinya Megawati.
Baca Juga: Digugat karena Utang Belum Dibayar, Bank Ini Bilang Sritex Lancar Bayar Ko
Keempat, menunjuk dan mengangkat Joel Baner Hendrik Toendan, Jandi Mukianto, dan Djawoto Jowono selaku tim pengurus dalam proses PKPU.
Kelima, menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak PKPU diucapkan.
Keenam, memerintahkan tim pengurus untuk memanggil tiga termohon PKPU serta kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak putusan PKPU diucapkan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
