Solopos.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap pola Kelompok Khilafatul Muslimin menyebarkan ideologi khilafah. Hal ini terungkap setelah pemimpin tertinggi organisasi tersebut Abdul Qadir Baraja ditangkap aparat kepolisian di Lampung pada Selasa (7/6/2022).
Kelompok ekstremis ini disebut menyebarkan ideologi khilafah melalui pengajian dan berdakwah. “Pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin itu disebarkan dengan berbagai cara, antara lain berkedok pengajian atau dakwah,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/6/2022) sebagaimana dikabarkan Antara.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia mengatakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut juga disebarkan melalui kampanye terbuka. Termasuk di antaranya konvoi, penyebaran buletin rutin setiap bulan, dan melalui internet.
Dari berbagai pola tersebut, diketahui bahwa Khilafatul Muslimin memiliki agenda terselubung untuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.
Mantan Kabag Banops Densus 88 itu mengungkapkan kelompok ini terbukti tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Ponpes Al Mukmin Ngruki: Abdul Qadir Hasan Baraja Bukan Pendiri Ponpes
23 Kantor Cabang
Namun, organisasi itu memiliki sebaran cabang yang besar, setidaknya terdapat 23 kantor wilayah dan tiga daulah di Jawa, Sumatera, dan Indonesia Bagian Timur.
Di samping itu, Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja bukan hanya kali ini ditangka. Sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum dua kali atas keterlibatan yang bersangkutan di jaringan terorisme.
Pertama pada Januari 1979 terkait Teror Warman dan kedua, yang bersangkutan ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal 1985.
“Jadi sekali lagi persoalan ideologi tidak bisa dipatahkan dengan jeruji besi, tapi butuh transformasi menuju ideologi alternatif,” kata Nurwakhid.
Baca juga: Kapolres Sukoharjo Datangi Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Ini yang Dilakukan
Ia mengatakan persoalan terkait Baraja adalah ideologi dari sejak zaman Negara Islam Indonesia (NII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) hingga Khilafatul Muslimin (KM) yang tentu tidak sekadar dihukum tetapi membutuhkan proses dialog, deradikalisasi, dan pembinaan ideologi.
“Itu akan terasa sangat sulit jika sasarannya adalah tokoh dan ideologinya,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan orang-orang seperti Baraja dengan Khilafatul Muslimin akibat adanya kekosongan pimpinan di kalangan kelompok masyarakat yang mendambakan khilafah. Jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau kelompok radikal lainnya malah dianggap masih memperjuangkan khilafah.
Baca juga: Konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka
Baraja sebelumnya mengklaim sebagai khalifah sebagaimana Abu Bakar Al-Badgdadi mengklaim mempunyai teritori khilafah di Irak dan Suriah serta mendeklarasikan diri sebagai khalifah.
Efeknya, kata dia, hal itu menjadi magnet bagi kelompok-kelompok radikal di berbagai negara untuk hijrah ke Irak maupun Suriah. Begitu pula dengan klaim khalifah Baraja yang mempunyai magnet besar bagi masyarakat yang memang sudah tercemari dengan ideologi khilafah.
Sasaran kelompok sebagaimana Khilafatul Muslimin, papar dia, adalah masyarakat yang skeptis pada pemerintah, termasuk pula mereka yang masih memiliki imajinasi tentang khilafah dengan pemahaman agama dangkal sehingga rentan direkrut sebagai teroris.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
