Tutup Iklan
BLT DD Diperpanjang, Baru 50 Desa di Karanganyar Kumpulkan Perkades Daftar KPM
Ilustrasi uang Rupiah di Bank, Jakarta, 21 April 2016. (Reuters/Darren Whiteside)

Solopos.com, KARANGANYAR--Pemerintah pusat berencana memperpanjang periode Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi enam bulan, yakni April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Rencana ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan musyarawah desa (musdes) khusus membahas calon penerima program BLT DD tahap empat hingga enam.

BLT DD tahap satu, dua, dan tiga atau April, Mei, dan Juni sudah rampung dicairkan pada Juli lalu. Dana bantuan tahap satu hingga tiga diambilkan dari Dana Desa tahap dua. Saat ini, pemerintah desa dikejar target merampungkan pembahasan data calon penerima bantuan tahap empat, lima, dan enam.

Rencana dana diambilkan dari DD tahap tiga. Nominal BLT DD tahap empat, lima, enam tidak akan sama dengan BLT DD yang dicairkan pada tahap satu, dua, dan tiga. Apabila pada tahap satu, dua, dan tiga Rp600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan maka pada tahap empat, lima, dan enam berkurang menjadi Rp300.000 per KPM per bulan.

Duh, Dua Orang Positif Covid-19 di Karanganyar Meninggal Dunia

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, Wihartomo, menyampaikan 162 desa di Kabupaten Karanganyar sudah menyelenggarakan musdes khusus. Tetapi, belum semua pemerintah desa melaporkan peraturan kepala desa (perkades) berisi daftar calon penerima BLT DD tahap empat, lima, dan enam.

"Kalau jumlah kami masih menunggu perkades berisi tentang daftar penerima BLT DD untuk bulan empat, lima, enam. Belum masuk semua, baru 50-an desa," tutur Tomo, sapaan akrabnya saat berbincang dengan Solopos.com melalui pesan aplikasi WhatsApp, Selasa (28/7/2020).

 

Kendala

Dia mengaku belum dapat memastikan apakah jumlah calon KPM akan bertambah, berkurang, atau tetap seperti periode sebelumnya. Sedikit mengingat, pendataan BLT DD tahap sebelumnya pernah mengalami kendala.

Wow, Tiga Robot Ikut “Diwisuda” di Undip Semarang

Salah satunya adalah data penerima BLT DD terdaftar dalam data penerima bantuan sosial tunai (BST) program Kementerian Sosial. Dampaknya adalah pemerintah desa harus mengubah data calon KPM yang sudah siap dicairkan kala itu.

Data awal yang diterima dari pemerintah desa adalah 15.955 KPM. Jumlah itu direvisi 1.964 KPM sehingga tersisa 13.991 KPM. Ternyata dari jumlah itu pun masih ada sejumlah nama yang disinyalir double dengan KPM BST.

"Kali terakhir yang dicairkan pada tahap tiga itu 13.597 KPM. Itu karena penerima yang juga terdata BST diminta mengembalikan. Yang ini nanti, mau tambah atau kurang dilihat kondisi sekarang. Kan ada yang sudah mulai kerja atau malah ada yang terdampak lagi," tutur dia.

Aneh, Wawali Solo Tes Swab Mandiri, Hasilnya Negatif

Tomo berharap pemerintah desa segera mengumpulkan perkades paling lambat awal Agustus sehingga proses pencairan BLT DD tidak akan lama. "Sempat ngomong-ngomong dengan desa, ada yang KPM-nya tetap, ada yang berkurang, dan ada yang bertambah. Ini kuncinya pada BST. Kalau BST menambah data baru, akan menjadi masalah. Bisa jadi kan dobel lagi dengan BLT DD. Yang dimasukkan BLT DD itu yang kemarin di luar data BST dan terdampak Covid-19," tutur dia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Pasang Baliho