BLSM : Pencairan Di Ngemplak Boyolali Mundur

Solopos.com, BOYOLALI — Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi 3.878 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Ngemplak, Boyolali dipastikan mundur dari jadwal semula, Minggu-Senin (7-8/7/2013). Hal itu terjadi lantaran Kantor Pos Boyolali tidak sanggup membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat pengambilan BLSM kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Hal tersebut tercetus dalam rapat koordinasi antara para kades se-Kecamatan Ngemplak dengan Koordinator Utama Penyaluran BLSM Kantor Pos Kabupaten Boyolali, H Susanti di aula Kecamatan Ngemplak, Sabtu (6/7/2013) siang.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Dalam kesempatan tersebut, Susanti menjelaskan minimnya personel di kantor pos membuat pihaknya tak mampu membagikan KPS tepat waktu.

Menurutnya, kantor pos hanya menjadi perantara untuk membayarkan dana itu. Sedangkan data RTS sudah diolah dari pusat dan bersifat rahasia.

“Yang jadi permasalahan, kami baru mendapatkan KPS sepekan lalu, tepatnya Sabtu (29/6/2013). Sementara, instruksi dari pusat, kami harus menyelesaikan pembayaran BLSM maksimal Senin (8/7/2013). KPS seharusnya diantar langsung ke rumah-rumah. Tapi pengantar untuk masing-masing kecamatan hanya satu orang. Kami tidak mampu membagikan kartu itu,” ujar Susanti.

Untuk itu, ia meminta kerja sama dari para kades agar pembagian BLSM bisa berjalan tepat waktu. Namun, para kades yang diwakili Ketua Paguyuban Kades Ngemplak, Purwanto, meminta kepada Susanti untuk menjalankan mekanisme pembagian sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Seolah-olah kami ini dikejar hantu dengan target selesai 8 Juli besok. Penyaluran BLSM adalah momok bagi kami sebagai kepala desa. Sesuai yang njenengan aturkan di depan, mekanisme pembagian KPS dan BLSM menjadi tanggung jawab kantor pos,” papar Kades Giriroto yang diamini oleh para kades yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia menekankan, kades sama sekali tidak menolak pembagian BLSM di wilayah mereka. Hanya saja, ia ingin pembagian disesuaikan dengan tata aturan yang telah ada. Kades se-Kecamatan Ngemplak akhirnya bersikukuh agar pembagian BLSM ditangani langsung oleh kantor pos.

Susanti kemudian menyampaikan pihaknya sanggup menuruti permintaan para kades. Namun, ia menyatakan distribusi KPS dan pembagian BLSM baru dapat dilakukan setelah Lebaran.
Menurutnya, saat ini pihaknya juga masih sibuk mengurus pembagian BLSM untuk sekitar 64.600-an RTS di seluruh Boyolali.

“Akan kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pos Kabupaten Boyolali,” pungkasnya.

Sekretaris Kecamatan Ngemplak, Agus Purwanto, saat ditemui Solopos.com seusai rapat koordinasi tersebut, Sabtu, mengatakan sebenarnya kantor pos bisa menyewa satu orang per desa untuk membagikan KPS sehingga mekanisme pembagian BLSM tidak menjadi momok bagi para kades.