BKP Sukoharjo: Tahun ini tak ada LUEP

Sukoharjo (Solopos.com)--Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sukoharjo memastikan tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan menggelontorkan dana pembelian gabah kering panen melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) ke sejumlah kabupaten/kota.

Kepala BKP Sukoharjo, Guruh Satriyanto mengungkapkan kepastian tidak adannya LUEP pada 2011 tersebut diketahui setelah pihaknya menerima surat keputusan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 520/03567 tertanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Dana Talangan Pengadaan Pangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam surat tersebut, lanjut dia, dana talangan untuk pembelian gabah petani dengan tujuan menjaga stabilitas harga gabah biar tidak anjlok saat panen raya tersebut tidak dianggarkan. “Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Gubernur telah melakukan evaluasi mengenai dana talangan ini. Evaluasi itu menyimpulkan, LUEP untuk tahun ini tidak dianggarkan,” jelas Guruh saat dijumpai seusai Rapat Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2010 di Gedung DPRD Sukoharjo akhir pekan kemarin.

Menurut informasi yang diterimanya, tidak dianggarkannya kembali LUEP ke kabupaten/kota di Jawa Tengah lantaran beberapa kabupaten masih memiliki tunggakan LUEP. Namun, Guruh memastikan, khusus bagi Sukoharjo, dana LUEP yang digelontorkan Pemprov pada 2010 senilai Rp 2,5 miliar bisa terpenuhi dan sudah dilunasi penerima. “Sukoharjo tidak punya tunggakan LUEP,” terang Guruh.

Guruh membeberkan, pada 2010 terdapat 28 peserta LUEP. Untuk tahun ini, lanjut Guruh, sebenarnya BKP sudah mulai mengevaluasi kelompok-kelompok tersebut. Dari hasil pengusulan ke BKP, ada sekitar 35 kelompok yang siap menjadi penerima LUEP pada 2011. “Tapi karena batal, otomatis kami akan membuat pemberitahuan ke mereka. Mereka memang belum tahu, karena surat dari Gubernur baru saja turun. Kami akan  sosialisasikan secepatnya,” tukasnya.

Kendati tak ada LUEP, Guntur yakin jika stabilitas harga gabah di Sukoharjo bisa terjaga saat panen raya. Di sisi lain, kelompok tani masih bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat ke Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), yang mekanismenya hampir sama dengan LUEP.

(dtc/tiw)