BKN Rilis 6 Bentuk Larangan Aktivitas Ujaran Kebencian Bagi PNS

<p><strong>Solopos.com, JAKARTA &ndash;</strong> Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan enam bentuk aktivitas ujaran kebencian yang dilarang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau <a href="http://news.solopos.com/read/20180507/496/914783/ini-yang-tidak-boleh-dilakukan-pns-saat-pilkada-2018">Pegawai Negeri Sipil</a> (PNS).</p><p>Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, M. Ridwan dalam siaran persnya Jumat (18/5/2018), menyampaikan secara terperinci keenam bentuk ujaran kebencian yang dilarang dilakukan oleh ASN, dan mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga (K/L) menjatuhkan hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran.</p><p>Diberitakan <em>Setkab.go.id</em>, Jumat, keenam bentuk ujaran kebencian tersebut adalah:</p><p>Kesatu, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;</p><p>Kedua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;</p><p>Ketiga, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (<em>share</em>, <em>broadcast</em>, <em>upload</em>, <em>retweet</em>, <em>repost</em>&nbsp;Instagram dan sejenisnya);</p><p>Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;</p><p>Kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; dan</p><p>Keenam, menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin kesatu dan kedua dengan memberikan <em>likes</em>, <em>dislike</em>, <em>love</em>, <em>retweet</em>, atau <em>comment</em> di media sosial.</p><p>&ldquo;ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan,&rdquo; tegas M. Ridwan seraya menambahkan, penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang da dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN.</p><p>BKN mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan mem-<em>posting</em> ujaran kebencian dan isu intoleransi.</p><p>&ldquo;BKN akan memroses dan menindak tegas PNS yang kedapatan menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan isu intoleransi,&rdquo; kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Kantor Pusat BKN, Jakarta Senin (14/5/2018) lalu.</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi