Solopos.com, PURWOREJO — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah berupaya maksimal memecahkan persoalan terkait pernikahan usia anak. Salah satunya, BKKBN Jateng membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) itu diharapkan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jateng M. Solikul Hadi ampuh mencegah pernikahan dini pada usia anak-anak itu. BKKBN mengkhawatirkan perkawinan dini semacam itu semakin lama semakin banyak terjadi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Sasaran kita sementara ini ada di sekolah dan mungkin besok ada di tempat lain. Jadi itu salah satu solusi agar pernikahan usia dini tidak semakin lama semakin banyak," katanya seusai pencanangan SSK di SMA Negeri 1 Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (16/10/2019).
Diingatkannya, pernikahan dini akan membawa dampak yang luar biasa buruk. Karena, menurutnya anak-anak yang mempunyai anak bisa berdampak negatif pada perkembangan pelakunya. Mereka, papar dia, tidak paham tentang bagaimana mengasuh anak dan dari sisi ekonomi pun belum siap.
"Kemudian dari mental spiritual pernikahan usia dini ini membawa dampak yang lebih dari itu, berdasarkan penelitian terjadinya banyak stunting [kekerdilan], anak-anak yang gagal tumbuh ini salah satu persoalan adalah karena alat-alat reproduksinya belum sempurna," katanya.
Dia meyakini penyiapkan generasi ke depan, salah satunya bisa ditempuh melalui pembentukan SSK. "Sementara ini memang kami tidak mempunyai target jumlah SSK, tetapi tiap-tiap kabupaten/kota semuanya sudah ada SSK, bahkan ada beberapa kabupaten yang lebih dari satu. Kami tidak menggunakan target tetapi ternyata mereka begitu kita luncurkan program ini mereka mengapresiasi dengan baik," katanya.
Menurut dia, begitu antusiasnya, banyak sekolah yang mencanangkan SSK, sehingga pihaknya tidak bisa menangani secara langsung. Oleh sebab itu, ucapnya, dilakukan dengan cara percontohan atau centre of excellence (COE).
Ia menyebutkan sementara ini di Jateng empat COE, yakni Temanggung, Pekalongan, Solo, dan Kota Semarang. "Itulah nanti yang akan menjadi rujukan karena kalau harus kami semua yang mengurusi justru tidak akan bisa diselesaikan," katanya.
Kepala SMA Negeri 1 Purworejo Nur Aziz mengatakan dalam pelaksanaan SSK, pihaknya mendapatkan materi-materi dari BKKBN yang berkaitan dengan kependudukan. "Kemudian kami sosialisasikan pada guru-guru untuk menganalisisnya, ada mungkin bisa masuk di kelas X ada yang kelas XI semester I atau semester II, kemudian dimasukkan dalam silabus selanjutnya diturunkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran [RPP] dan RPP itu menjadi dasar untuk pembelajaran di kelas sesuai materi pelajaran yang ada," katanya.
Ia menuturkan materi tentang SSK ada yang masuk pelajaran pendidikan agama Islam, sedangkan reproduksi bisa dikaitkan dengan pelajaran biologi, kemudian masalah-masalah sosial bisa dikaitkan dengan sosiologi, dan bonus demografi dan sebagainya bisa dikaitkan dengan geografi.
"Jadi pada intinya pelaksanaan SSK ini bersifat komprehensif, artinya semua mata pelajaran sebetulnya bisa dimasukkan," katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
