Sukoharjo (Solopos.com)--Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengisi kekosongan 26 kursi sekretaris desa (Sekdes) dalam waktu sebulan ke depan. Jika tidak dilaksanakan, pihaknya tidak segan memotong anggaran kepegawaian yang diusulkan BKD pada APBD.
Hal itu ditegaskan Dwi di forum Rapat Panitia Khusus (Pansus) I tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2010 di Gedung Dewan, Kamis (24/3/2011). Dwi yang hadir di sela-sela rapat, langsung memberikan interupsi terkait kekosongan Sekdes menjelang akhir pembahasan LKPj dari BKD.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kekosongan Sekdes adalah catatan buruk. Mengisi kekosongan 26 Sekdes saja tidak bisa, bagaimana mau menata puluhan ribu pegawai. Kalau hanya persoalan sepele tidak bisa, itu sangat keterlaluan,” ujar Dwi.
Dia menyayangkan, kekosongan 26 Sekdes masih berlarut-larut. Padahal BKD memiliki kewenangan dalam penataan pegawai negeri sipil (PNS) untuk ditempatkan sebagai Sekdes. Dia melanjutkan, seorang PNS memiliki kewajiban untuk siap ditempatkan di mana saja, termasuk menjadi Sekdes.
“PNS adalah abdi negara, dia harus siap ditempatkan di mana saja,” terang Dwi.
Kepala BKD Sukoharjo, Sardiyono di rapat tersebut mengatakan, bahwa pengisian kekosongan kursi Sekdes masih dalam tahap proses. Dia mengingatkan, bahwa persoalan kekosongan kursi Sekdes juga terjadi di daerah lain, dan telah menjadi persoalan nasional.
hkt
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
