JAKARTA—Anggota Komisi III DPR RI dari Gerindra, Martin Hutabarat khawatir langkah Badan Kehormatan (BK) DPR yang merekomendasikan pergantian perabotan renovasi ruang Badan Anggaran adalah cara untuk menghilangklan barang bukti.
Menurut Martin, harusnya BK tidak usah masuk ke ranah tersebut. Sebab, tugas pokok BK adalah menelusuri ada atau tidak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Dewan dalam proyek tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Masalah renovasi ruang Banggar itu kan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh ketua DPR dan Sekjen. KPK belum turun untuk selidiki, jadi tak usah terburu-buru melakukan itu,” kata Martin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut Martin, usaha penghilangan barang bukti lewat pergantian perabotan itu merupakan permainan mafia yang ada di DPR. Akan tetapi, Martin tak menerangkan lebih jauh, siapa yang ia sebut sebagai mafia itu. Itu sebabnya, Martin mengingatkan BK supaya tidak dimanfaatkan oleh mafia yang ada di DPR.
“Kita anggap sajalah BK itu lugu. Namun, tugas pokoknya bukan merekomendasikan pergantian perabotan,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Martin menghitung potensi kerugian negara untuk satu jenis perabotan saja bisa mencapai Rp2-3 miliar.(HARIAN JOGJA/Wahyu Kurniawan)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
