BISNIS PROPERTI SOLO : Paket Kebijakan Ekonomi Di Daerah Belum Jalan

Bisnis properti Solo, proses izin pembangunan perumahan di Solo masih sulit.

Solopos.com, SOLO–Paket kebijakan ekonomi jilid I yang dikeluarkan pemerintah pada awal September lalu belum terasa hingga ke daerah, terutama untuk sektor properti. Hal ini karena pengurusan izin pembangunan perumahan masih sulit.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Abadi Hendro P., mengatakan belum semua elemen sadar untuk mendukung percepatan pembangunan properti, terutama rumah murah.

Menurut dia, pengurusan izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), dan lainnya masih lama dan berbelit. Padalah dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah pusat mengamanahkan pembangunan properti dipercepat untuk membantu menggerakkan roda perekonomian. Hal ini mengingat sektor properti melibatkan 175 komponen.

“Pembangunan rumah murah saat ini masih belum bisa maksimal karena masih terkendala lahan dan regulasi. Dari 45 anggota REI Soloraya yang aktif, hanya 15 pengembang yang membangun rumah murah,” ungkap Anthony saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/10/2015).

Dia menyampaikan 30 anggota yang lain berminat untuk membangun rumah murah karena penjualan rumah komersil turun hingga 70%. Apalagi rumah subsidi ini banyak diburu oleh konsumen. Namun dia mengatakan sulitnya ketersediaan lahan yang sesuai dengan harga rumah subsidi semakin sulit.

Menurut dia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak berdampak banyak kepada rumah subsidi. Dia mengatakan sudah banyak material bangunan yang diproduksi di dalam negeri sehingga harga material cenderung stabil bahkan beberapa ada yang turun.

Namun tidak bisa dimungkiri, tahun ini juga merupakan tahun yang sulit bagi pengembang. Hal ini terlihat dari partisipasi developer yang masih minim dalam pameran rumah subsidi yang akan diadakan pada 9-21 Oktober.

Dia mengatakan dari 22 stan yang disediakan, baru terisi 15 stan. Padahal pameran tersebut untuk meningkatkan penjualan rumah.

“Pameran Gebyar Satu Juta Rumah Soloraya ini untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]. Peminat rumah subsidi ini tinggi tapi lokasinya mana saja, belum banyak masyarakat yang tahu,” kata dia.

Lebih lanjut, dia pun menyayangkan rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga rumah subsidi menjadi Rp114 juta-Rp250 juta. Menurut dia, dengan harga rumah subsidi saat ini, masyarakat sudah cukup kesulitan untuk membeli mengingat kenaikan harga rumah tidak seimbang dengan kenaikan gaji.

“Kalau harga rumah terlalu tinggi, daya beli masyarakat turun dan realisasi penjualan rumah rendah. Hal ini tentu berlawanan dengan program satu juta unit rumah murah,” ujarnya.