SOLOPOS.COM - Buruh membangun rumah bersubsidi di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jateng, Selasa (1/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra)

Solopos.com, JAKARTA–Rencana pemerintah menarik iuran kepada pekerja terkait program yang dikelola BadanPengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memunculkan pro kontra. Pemerintah meminta jangan ada kekhawatiran terkait hal itu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat (PUPR) Eko D. Heripurwanto mengatakan para pekerja tak usah panik. Tak usah panik gajinya segera dipotong untuk bayar iuran. Apalagi setelah menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Jangan ada kekhawatiran, karena yang disasar adalah ASN [Aparatur Sipil Negara] dulu. ASN yang selama ini sudah menabung di Bapertarum,” ungkapnya saat konferensi pers melalui panggilan video, seperti dilansir Bisnis.com, Jumat (5/6/2020).

Akhirnya, 9 Sektor Ekonomi Ini Boleh Beroperasi Lagi

Saat ini, dana eks-Bapertarum yang masih dikelola untuk dijadikan modal awal BP Tapera bernilai Rp2,5 triliun. Perinciannya, terdiri atas Rp2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasilnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera dan Rp500 miliar untuk kegiatan investasi.

Eko juga menegaskan diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera tidak serta merta muncul, apalagi disengaja di tengah kondisi wabah seperti saat ini.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Tapera yang sudah diterbitkan sebelumnya. Yakni UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peserta Kartu Prakerja Belum Terima Insentif, Ini Penyebabnya

“Jadi harusnya PP ini jadi berkah. Karena ini diperlukan untuk mempersiapkan operasional BP Tapera. Ada beberapa PR [pekerjaan rumah] seperti transisi dari Bapertarum yang tidak bisa selesai tanpa ada PP ini. Kita punya 6-7 bulan untuk persiapan dengan adanya PP ini,” jelasnya.

Eko berharap dengan beroperasinya BP Tapera bisa membantu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog. Karena dana murah untuk pembiayaan perumahan yang terkumpul di BP Tapera nantinya bisa besar dan bisa membiayai cukup banyak kebutuhan rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya