Biaya Politik Tinggi Diduga Hambat Sejumlah Figur Maju Pilkada Klaten 2020

Solopos.com, KLATEN — Tingginya ongkos memperebutkan kursi kepala daerah disebut-sebut menjadi salah satu faktor penyebab tak banyak sosok potensial yang muncul menjelang pesta demokrasi di Klaten tahun 2020.

“Pada pilkada sebelumnya, sudah banyak yang mendatangi pimpinan parpol pada posisi seperti saat ini. Ini kok sepertinya tidak ada tokoh yang punya semangat untuk maju,” kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Klaten, Darmadi, saat berbincang dengan di DPRD Klaten, Kamis (26/9/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Darmadi mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan parpol di Klaten. Dari hasil komunikasi itu, dia mengatakan belum ada sosok yang siap maju menjadi calon bupati (cabup) bertarung pada pilkada mendatang.

Dia menjelaskan sempat muncul sejumlah nama di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digadang-gadang bertarung pada Pilkada Kkaten 2020. Darmadi juga mengaku nama kader PAN, Heru Cahyo Nugroho, sempat menguat.

Namun, sejumlah nama yang sempat muncul hingga kini belum ada kepastian bakal maju bertarung pada pilkada mendatang.

“Selain incumbent [Sri Mulyani], saat ini belum ada calon yang muncul dan bersiap bertarung pada pilkada nanti,” jelas Darmadi.

Dia menduga faktor tingginya biaya politik sepanjang pilkada menjadi salah satu penyebab minimnya minat menjadi peserta pilkada.

“Kami banyak menemui tokoh dan salah satu yang masih diperhitungkan yakni biaya politik. Mereka menyadari bahwa biaya politik untuk bertarung pada Pilkada di Klaten sangat besar,” tutur dia.

Kegiatan Sosialisasi

Darmadi menjelaskan dari sisi persiapan menjelang Pilkada, butuh biaya setidaknya mencapai Rp4 miliar. Biaya itu digunakan untuk persiapan alat peraga kampanye, mendukung kegiatan sosialisasi, hingga menyiapkan saksi.

“Itu belum termasuk biaya di luar normatif yang angkanya bisa jauh lebih tinggi,” tutur dia.

Darmadi tak menampik total biaya politik yang harus dikeluarkan untuk bertarung di pilkada bisa lebih dari Rp20 miliar.

“Terkadang kami berpikir bagaimana biaya politik itu tidak harus mahal,” jelas dia.

Darmadi berharap seiring dekatnya Pilkada 2020 terus bermunculan tokoh-tokoh yang siap bertarung di Pilkada Klaten.

Pada bagian lain, Ketua DPC Partai Gerindra Klaten, Mujaeroni, mengatakan terus menjajaki komunikasi dengan pimpinan parpol untuk menjalin koalisi. Komunikasi tersebut termasuk dengan empat pimpinan parpol yakni PAN, PKS, Gerindra, dan PKB.

Dari komunikasi itu, ungkap dia, diharapkan muncul sosok cabup-cawabup yang siap diusung parpol koalisi untuk bertarung dengan pasangan calon yang diusung PDIP yang selama ini menjadi partai penguasa di Klaten.

Pada Kamis kemarin, Bupati Klaten, Sri Mulyani, dan Direktur Kiat Motor, Ida Hartono, mengembalikan formulir pendaftaran sebagai cabup Klaten di kantor DPC PDIP Klaten. Wakil Sekretaris DPC PDIP Klaten sekaligus anggota Penjaringan Cabup dan Cawabup PDIP Klaten, Arif Nugroho, mengatakan beberapa orang pengambil formulir pendaftaran cabup dan cawabup sudah memberikan informasi terkait pengembalian formulir tersebut ke DPC PDIP Klaten.

“Total ada 11 orang [mengambil formulir pendaftaran cabup dan cawabup]. Yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai cabup, yakni Ida Hartono. Nanti sore ada Bu Mulyani. Terus nanti malam ada Adi Santoso dari Pedan. Dia dari kalangan eksternal PDIP Klaten. Seluruhnya ingin mendaftar sebagai cabup. Sedangkan cawabup ada Pak Harjanta yang mengembalikan formulir pendaftaran di siang hari . Setelah itu, Yoga Hardaya pukul 14.00 WIB,” katanya, Kamis.