Biaya pengadaan e-KTP dipertanyakan

Wonogiri (Solopos.com)–Kabupaten Wonogiri ditarget sudah memberlakukan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP pada 2012 mendatang. Namun, tanda tanya besar membayangi terkait kemampuan keuangan APBD dalam menyediakan anggaran untuk pengadaan KTP jenis itu, yang totalnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kondisi keuangan APBD Kabupaten Wonogiri selama beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Bahkan untuk blangko KTP dan KK pada 2010 lalu sempat mengalami kekosongan hingga beberapa bulan karena minimnya anggaran. Tak heran jika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kebingungan soal anggaran untuk program e-KTP tersebut.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Di sisi lain seperti diungkapkan Kepala Dispendukcapil Wonogiri, Soemarjoto, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai biaya pengadaan e-KTP per kepingnya, sehingga pihaknya belum bisa melakukan penghitungan proyeksi anggaran yang dibutuhkan.

“Terus terang, secara fisik, kami sendiri belum pernah melihat seperti apa wujud e-KTP itu karena masih dilelang di Jakarta. Harga per kepingnya pun kami belum tahu sehingga belum bisa melakukan penghitungan. Kami pernah tanya ke salah satu daerah di Jawa Timur yang menerapkan e-KTP pada 2011 ini, biaya perkeping berikut aplikasinya mencapai Rp 25.000,” ungkap Soemarjoto, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/7/2011).

Soemarjoto menambahkan dalam program ini pemerintah pusat memang akan memberikan subsidi biaya pengadaan e-KTP tersebut. Namun, subsidi itu hanya sebanyak warga yang sudah memiliki KTP per 2009. Sisanya, yang membuat KTP setelah tahun 2009, tidak akan mendapat subsidi sehingga biaya pengadaan e-KTP-nya harus ditanggung pemerintah daerah karena pengadaan e-KTP perdana digratiskan bagi warga.

Di Wonogiri, kata Soemarjoto, warga yang sudah ber-KTP pada 2009 atau yang akan disubsidi oleh pemerintah pusat sebanyak 921.000-an orang. Pada Maret 2011, jumlah itu sudah bertambah sebanyak 52.000 orang menjadi 973.000-an orang.  “Nah, penambahan jumlah itulah, dan selebihnya hingga 2012 mendatang, yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan asumsi jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, dan yang disubsidi pemerintah pusat hanya Rp 921.000, maka APBD harus menyediakan sekitar Rp 7 miliar. Kami belum tahu apakah APBD mampu,” katanya.

Meski masih pesimistis soal anggaran, Soemarjoto mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan pihaknya untuk menyongsong pemberlakuan e-KTP. Di antaranya dengan pemutakhiran data penduduk, dan dalam waktu dekat ini, mengirim surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (NIK) kepada warga.

(shs)