BIAYA PENDIDIKAN : SPP Eks RSBI Tetap Rp200.000

Ilustrasi Bangku Siswa (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo memutuskan menolak usulan kenaikan sumbangan pengelolaan pendidikan (SPP) yang diajukan SMA eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Di sisi lain, Pemkot mempersilakan sekolah menaikkan sumbangan pengembangan sekolah (SPS) sesuai kebutuhan. Saat ini, kebijakan tinggal menunggu pengesahan wali kota untuk penerbitan surat edaran (SE).

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Etty Retnowati, saat ditemui wartawan di SMAN 8, Jumat (30/8/2013), mengatakan SPP eks RSBI ditetapkan di angka Rp200.000 per bulan atau setara sekolah reguler. Berdasarkan telaah rencana kebutuhan sekolah (RKS), imbuhnya, tak ada alasan signifikan untuk menaikkan SPP hingga Rp300.000 sesuai permintaan sebelumnya.

“Sudah diputuskan, maksimal Rp200.000. Semua sudah mengikuti.”

Menurut Etty, SPP reguler masih mengkaver kebutuhan sekolah yang tercantum dalam RKS. Kajian tentang potensi pendapatan, pengeluaran dan kebutuhan sekolah dalam setahun pun mendukung hal tersebut. Bahkan menurut Etty, operasional SMA eks RSBI masih berjalan meski SPP di bawah Rp200.000.  “Kalau dilihat dari RKS, asumsinya cukup, Di bawah Rp200.000 pun masih cukup,” ujar mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini.

Ihwal kenaikan SPS, Etty menjamin hal itu tidak akan berpengaruh kepada siswa miskin. Pihaknya siap mendorong subsidi silang yang juga diamanatkan dalam PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sebagai informasi, sekolah eks RSBI yakni SMAN 1 dan SMAN 3 mengajukan SPS senilai Rp3,5 juta per tahun dari standar Rp2 juta.  “Ada subsidi silang untuk yang tidak mampu,” janjinya.

Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikpora, Unggul Sudarmo, mengatakan kenaikan SPS diizinkan asal pemanfaatannya jelas seperti pembangunan fisik gedung sekolah, pendampingan bantuan dari pusat, pengembangan kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Meski telah mengamini kenaikan SPS, pihaknya masih menunggu hasil rapat komite sekolah untuk finalisasi kebijakan.  “Kalau dalam rapat komite enggak ada masalah ya sudah beres. Namun, kami tetap terbuka jika ada orangtua murid yang mengajukan keringanan.”