SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang

Ilustrasi uang

SEMARANG-Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra) Jateng, menilai alokasi dana kunjungan kerja (kunker) DPRD Jateng 2013 senilai Rp17,8 miliar terlalu tinggi.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Koordiantor Fitra Jateng, Mayadina Rahmani, mengatakan besarnya alokasi dana kunker anggota Dewan ini tak sebanding dengan hasilnya. “Selama ini kami belum melihat hasil efektif dari kunker yang dilakukan Dewan terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya di Semarang, Jumat (23/11/2012).

Alokasi dana kunker anggota DPRD Jateng senilai Rp17,8 miliar ini, dianggarkan pada APBD 2013 melalui Sekretariat Dewan (Setwan). Total alokasi anggaran Setwan mencapai Rp88
miliar. Selain untuk kunker, antara lain juga dialokasikan untuk reses anggota Dewan senilai Rp9,3 miliar.

Padahal, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37/2012 tentang Pedomen Penyusunan APBD 2013, setiap kunker harus ada pertanggungjawabannya.

“Pertanggungjawaban itu disampaikan secara terbuka kepada publik, tapi kenyataannya jarang dilakukan,” ujarnya. Meski memang terkadang anggota Dewan menyampaikan hasil kunker kepada media massa, tapi hanya sesekali saja.

Besarnya anggaran untuk kunker anggota DPRD Jateng ini, menurut Maya panggilan Mayadi Rahmani berpotensi terjadinya pemborosan anggaran.“Sebab hasil kunker susah diuji, sehingga efektifitasnya juga sulit diukur. Jadi berpotensi pemborosan anggaran,” tandasnya.

Dia menambahkan, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengakes alokasi dan penggunaan anggaran APBD.“APBD merupakan dokumen publik, seharusnya masyarakat berhak untuk mengaksesnya,” ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng,  Rukma Setyabudi, menyatakan kegiatan kunker Dewan bertujuan untuk studi banding melihat perkembangan provinsi lain di Indonesia. ”Kunker merupakan kegiatan positif untuk belajar dari provinsi lain selanjutnya bisa diterapkan di Jateng,” ujar dia.

Kendati demikian, anggota Dewan dari PDIP ini, mengakui hasil kunker belum maksimal, bermanfaat bagi masyarakat.“Kami mengakui hasil kunker memang belum maksimal. Ke depan akan dimaksimalkan. Kinerja Dewan harus terukur,” tegas dia.

Rukma yang baru saja menduduki jabatan Plt Ketua Dewan, berjanji akan mencermati anggaran kunker anggota Dewan.”Nantinya penggunaan anggaran kunker harus terukur, ada hasil nyata, sehingga tak ada kesan pemborosan anggaran,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya