Biaya kesehatan Bupati Bantul Rp370 juta dinilai boros

BANTUL—Biaya perawatan dan pengobatan Bupati Bantul dianggarkan Rp370 juta. Dana sebesar itu dianggap terlalu boros karena biaya kesehatan dapat ditanggung asuransi.

Anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah diusulkan dalam APBD perubahan 2011. Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran sebesar itu terlalu boros karena digunakan hanya sekitar enam bulan. “Itu pun kalau sakit, kalau nggak sakit juga berpotensi digunakan untuk yang lain,” ujarnya belum lama ini kepada Harian Jogja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemkab menurutnya harus merinci alokasi anggaran tersebut untuk apa saja. Arif menyarankan, kepala daerah menggunakan premi asuransi. Cara itu dianggap lebih hemat dibanding harus dianggarkan ratusan juta lewat APBD. “Apakah tidak sebaiknya anggaran ini menggunakan skema premi asuransi sehingga terjadi penghematan yang dapat dialokasikan untuk menambah anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan (Bayankes) bagi warga miskin,” kata Arif.

Terpisah, Bupati Bantul Sri Surya Widati berdalih, pengalokasian anggaran tersebut sudah sesuai dengan PP No. 109/2000 pasal 3 huruf e. Ia mengklaim anggaran sebesar itu sudah sesuai kebutuhan, namuan ia tak merinci untuk apa saja alokasi dana tersebut.

Ida, sapaan akrabnya memastikan, tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Bila ternyata dana tak habis digunakan untuk biaya kesehatan, sisanya bakal dikembalikan ke kas daerah. Meski begitu kata dia, usulan dewan agar pemkab menggunakan premi asuransi bakal dikaji. “Tiap tahun memang selalu dianggarkan, sudah sesuai aturan kok. Nanti kami kaji untuk menggunakan asuransi,” katanya.

Selain dana perawatan dan kesehatan bupati, dalam draf RAPBD perubahan juga ditemukan sejumalah pos anggaran yang dianggap mendadak kemunculannya karena pada tahun-tahun sebelumnya tak diusulkan. Misalnya dana penggunaan telepon sebear Rp40 juta. Atas persoalan itu, bupati menyatakan bakal membahas secara rinci penggunaan anggaran telepon pada rapat komisi DPRD yang berlangsung sejak Kamis (4/8) hingga Senin (8/8) mendatang.(Harian Jogja/Bhketi Suryani)