Solopos.com, BOYOLALI – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Boyolali berharap program Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak sekadar branding.
Kepala DP2KBP3A Boyolali, Ratri S. Survivalina, mengatakan implementasi SRA harus benar-benar dilaksanakan di sekolah. “Jadi konsep SRA itu benar-benar harus dipahami oleh guru, komite, dan semua yang ada di lingkungan yang ada di sekolah tersebut, termasuk siswanya,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Omah Brem Boyolali, Selasa (8/11/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia mengatakan ketika SRA telah benar-benar dilaksanakan, maka sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dan tempat yang cocok untuk mengembangkan potensi siswa. Lina mengatakan SRA merupakan wujud kegiatan untuk menjamin perlindungan bagi anak di sekolah atau satuan pendidikan.
Perwujudan implementasi SRA, sebut dia, bisa bermacam-macam seperti perubahan mindset guru yang dulunya sebagai pendidik menjadi pembimbing atau pendamping. “Sementara anak sendiri menjadi subjek, bukan lagi objek pendidikan. Jadi, mereka yang harus menentukan sendiri inginnya seperti apa, bakat minat apa yang mau dikembangkan, kemudian difasilitasi oleh sekolah,” jelasnya.
Ia menyebut syarat menjadi sekolah ramah anak adalah harus ada komitmen dari sekolah beserta stake holder terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Setelah komitmen antar-stake holder kemudian dideklarasikan, lalu sekolah bisa memilih wujud implementasi SRA sesuai dengan potensi yang ada di sekolah tersebut.
Baca Juga: Kasus Guru Tampar Murid di Boyolali, Disdikbud: Sanksi untuk Guru Tunggu Bupati
“Banyak yang bisa digunakan untuk acuan. Kan banyak program berbasis sekolah, seperti Sekolah Adiwiyata, Pendidikan Merdeka, dan berbagai kementerian punya program khusus berbasis sekolah yang semuanya baik dan bisa dikembangkan. Bisa dipilih salah satu, enggak harus semuanya,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai layak atau tidaknya SMPN 1 Sawit yang sepekan lalu disorot karena kasus guru tampar siswa kemudian mendeklarasikan diri sebagai SRA, Lina tak langsung gamblang menjawab. “Yang saya amati itu kadang sekolah itu hanya mengejar deklarasinya [Sekolah Ramah Anak]. Jadi, implementasinya itu mereka belum terlalu memahami, jadi masih di taraf branding saja. Mestinya yang seperti itu harus kita perbaiki. Jadi, bukan berhenti di deklarasi, setelah itu mendapatkan status sekolah ramah tapi di kesehariannya tidak menjalankan,” jelasnya.
Ketika ditanya soal asesmen atau pendampingan kepada korban anak di SMPN 1 Sawit, Ratri mengatakan DP2KBP3A akan memberikan asesmen dan pendampingan kepada pelaku dan korban yang terlibat dalam kejadian guru tampar murid tersebut. Ia mengaku sudah mengagendakan untuk datang ke sekolah pada pekan ini atau pekan depan.
Baca Juga: Mengenal Upaya Ciptakan Sekolah Ramah Anak ala SMA PL Giriwoyo Wonogiri
“Kami sudah mau melangkah ke sana, kebetulan kejadiannya lebih cepat medianya [memberitakan] daripada kami yang dinas melangkah. Karena setelah ter-blow up memang [sekolah] agak tertutup menerima kunjungan dari luar, sehingga kami baru berupaya untuk menjadwalkan pertemuan dengan sekolah tersebut,” jelasnya.
Lina mengatakan diperlukan assessment untuk menyatakan anak memiliki trauma atau tidak. DP2KBP3A, jelas Lina, belum melakukan assessment. Sehingga, ia akan tetap terjun untuk melakukan pendekatan kepada pelaku dan korban yang terlibat dalam insiden guru tampar murid di SMPN 1 Sawit.
“Pendekatan kami lebih melihat kondisi psikologis anak dan guru. Dua-duanya. Pasti dua-duanya ada latar belakang yang mendasari sehingga kami akan coba urai. Sehingga, ke depannya stigma itu kalau sudah melekat, nanti tidak ada perubahan. Akan kami coba keduanya, baik guru maupun siswa,” jelasnya.
Baca Juga: Setelah Guru Tampar Murid, SMPN 1 Sawit Boyolali Deklarasi Sekolah Ramah Anak
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
