BI Solo Ajak TPID se-Soloraya Studi Banding Inflasi ke DKI Jakarta

Solopos.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Solo mengajak tim pengendali inflasi daerah (TPID) di wilayah Soloraya untuk belajar mengendalikan inflasi di DKI Jakarta.

Perwakilan TPID dari masing-masing daerah di Soloraya yakni Solo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Sragen itu akan mengunjungi beberapa BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang berperan penting dalam mengendalikan inflasi.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Selain membawa anggota TPID dari tujuh kabupaten/kota se-Soloraya, BI Perwakilan Solo juga membawa tujuh petani bawang merah Kabupaten Sragen untuk mengetahui bagaimana proses penjualan bawang merah di Jakarta. Peserta sebanyak 48 orang itu akan mengikuti studi banding Selasa-Jumat (23-26/10/2018).

Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengeluaran Uang Rupiah, Layanan, dan Administrasi BI Kantor Perwakilan Solo, Bakti Artanta, mengatakan BI membawa anggota TPID se-Soloraya dan petani bawang merah di Sragen ke Jakarta untuk belajar mengenai pengendalian inflasi di DKI Jakarta.

Selain itu, mereka juga akan mempelajari peran BUMD DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Jakarta.

“Studi banding ini untuk meningkatkan pengetahuan wawasan sekaligus kemampuan anggota TPID se-Soloraya terkait dengan upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta,” jelas dia saat berbincang dengan  di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Bakti menyampaikan kondisi Jakarta dan Solo tidak jauh berbeda. Baik di Jakarta maupun di Solo tidak memiliki lahan untuk pertanian dan mengandalkan wilayah tetangga dalam memasok kebutuhan sehari-hari.

Dia menuturkan Jakarta dilihat sebagai satu daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Untuk itu, para anggota TPID se-Soloraya bisa belajar kepada TPID Jakarta dalam mengendalikan inflasi.

Dalam kunjungan ini, dia juga berharap perusahaan daerah Pedaringan milik Pemkot Solo bisa meniru pola kerja perusahaan daerah milik DKI Jakarta yang dianggap berhasil dalam menyuplai kebutuhan pokok.

“Jakarta kondisinya hampir sama dengan Solo. Tapi DKI Jakarta justru bisa mengendalikan inflasi. Ini yang mau kita pelajari. Kalau bisa BUMD di Solo bisa mereplikasi kinerja BUMD Jakarta,” terang dia.

Salah satu peserta studi banding, Suratno, mengatakan ada tujuh petani bawang merah dari Sragen yang mengikuti kegiatan ini. Dia menyampaikan selama ini permasalahan yang dihadapi petani bawang merah di Sragen yakni masalah pemasaran.

Pria yang juga menjadi Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Sragen ini menyampaikan dalam satu kali masa tanam lahan yang tersedia rata-rata skeitar 50 hektare. Dalam satu hektare rata-rata bisa menghasilkan 8 sampai 9 ton sekali panen.

“Selama ini kami menjualnya di pasar Sragen dan beberapa daerah di sekitar Sragen. Kalau panen raya, dengan jumlah panen yang melimpah biasanya harga menurun. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani Rp12.000/kg,” jelas dia.

Suratno berharap bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan daerah milik DKI Jakarta dalam proses penjualan bawang merah. Menurut dia, selama ini produk bawang merah Sragen memang sudah dijual di Jakarta namun jumlahnya belum begitu masif.