SOLO — Bank Indonesia (BI) bakal menerbitkan aturan zonasi pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan modal. Di Solo, modal minimal untuk bisa mendirikan BPR akan ditetapkan Rp6 miliar.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo Bidang Perbankan, Asep Lesmana, menyampaikan zonasi pendirian BPR itu dilakukan berdasarkan potensi ekonomi dan perputaran uang di daerah masing-masing. Menurut Asep, modal Rp6 miliar bagi pendirian BPR di Solo termasuk tinggi, bahkan secara nasional disejajarkan dengan kota besar seperti Bekasi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Saya cukup senang dengan angka ini karena ternyata Solo sejajar dengan kota besar seperti Bekasi. Tapi, di sisi lain mungkin akan sulit bagi orang untuk mendirikan BPR karena modal awal harus Rp6 miliar di luar gedung,” kata Asep, saat ditemui wartawan, di sela-sela Pelatihan Analisis Kredit Bagi BPR/BPRS se-Soloraya di BI Solo, Kamis (13/12/2012).
Lebih lanjut Asep menyampaikan BPR lama yang belum mencapai modal minimal Rp6 miliar itu, nantinya juga harus menyesuaikan secara bertahap. Saat ini di wilayah Soloraya ada 88 BPR. Angka ini terbilang cukup banyak karena selama ini orang sangat mudah mendirikan BPR.
“Tujuan utama dengan adanya zonasi itu adalah agar permodalan BPR kuat. Persaingan antar BPR juga menjadi lebih sehat,” kata Asep.
Mengenai kinerja BPR di Soloraya saat ini, Deputi Kepala Perwakilan BI Solo Bidang Ekonomi Moneter, Suryono, mengatakan posisi non performing loan (NPL) BPR di Soloraya ini mencapai 6,9% dengan loan to deposite (LDR) mencapai 115%. Sementara, BPRS dengan LDR 122%, tapi NPL hanya 2,8%.
Tingginya NPL BPR ini, menurut Suryono, perlu dievaluasi. BPR dinilai perlu meningkatkan kehati-hatian terutama dalam menaksir jaminan. Kalau ada salah taksir, maka bank akan mengalami kerugian.
“Faktor lain yang menyebabkan tingginya NPL itu adalah kondisi ekonomi hingga persaingan ketat di kalangan BPR.”
Suryono melanjutkan, NPL BPR yang mencapai 6,9% itu sebenarnya sudah mengalami sedikit perbaikan jika dibanding posisi NPL periode yang sama tahun lalu sebesar 8,54% dan Desember 2011 sebesar 7,6%.
Ketua Persatuan BPR (Perbarindo) Soloraya, Pangarso Yoga Muthodo, menyampaikan yang menjadi prioritas pembinaan BPR saat ini adalah peningkatan integritas direksi dan komisaris BPR. Menanggapi tingginya NPL BPR, Yoga menegaskan bahwa BPR harus memperbaiki manajemen proses penyaluran kredit.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
