BI Memprediksi Ekonomi Soloraya Tetap Tumbuh Baik

Bank Indonesia (BI) Solo memprediksi ekonomi Soloraya akan tetap tumbuh baik.

Solopos.com, SOLO—Rencana pemerintah memotong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Rp133,8 triliun dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap pergerakan ekonomi di Soloraya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memotong APBN Perubahan, diantaranya Rp65 triliun belanja kementerian dan Rp68,8 triliun untuk dana belanja daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Bandoe Widiarto, mengungkapkan berdasarkan rapat koordinasi nasional (rakornas) kepala daerah beberapa waktu lalu diketahui dana yang menganggur di bank cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memotong anggaran supaya tidak semakin banyak dana yang mengendap.

Namun penyerapan dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan di daerah cukup baik. Hal ini karena dari data yang disampaikan saat rakornas, tidak ada daerah di Soloraya yang disebut memiliki banyak anggaran idle atau mengendap di bank.

“Penyerapan dana di Soloraya cukup baik, banyak proyek yang berjalan. Hal ini tentu sangat mendukung untuk pergerakan ekonomi,” kata dia saat ditemui Solopos.com, Senin (29/8/2016).

Dia menjelaskan ada empat komponen untuk melihat kondisi ekonomi, yakni konsumsi pemerintah, investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor. Konsumsi pemerintah di Soloraya hingga saat ini cukup baik. Iklim investasi juga terus tumbuh dengan baik, terutama bisnis perhotelan di Solo masih terus tumbuh dan adanya migrasi pabrik dari Jakarta dan Jabar yang menyasar di kawasan Soloraya.

Inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun lalu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat naik. Meski diakuinya ekspor mengalami perlambatan akibat ekonomi global tapi ada pasar yang menjanjikan yang bisa digarap, yakni di Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Kemandirian fiskal Soloraya cukup rendah pada tahun lalu, yakni 11,57% atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,43%. Kemandirian fiskal paling besar adalah Solo yang mencapai 20,26% sedangkan yang paling rendah adalah Klaten, yakni hanya 6,88% pada 2015.

Jika melihat komponen pendapatan terbesar pada APBD Perubahan 2015, pendapatan paling banyak disumbang dari Dana Perimbangan mencapai 56,84%. Kemudian disusul komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sekitar 30,35% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12,81%. Komponen Dana Perimbangan berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) 50,37% terhadap total Pendapatan Daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Nonpajak masing-masing berkontribusi 4,42% dan 2,05%.