Berseberangan Dengan Rudy, Legislator DPRD Solo Justru Dukung Pilkada Digelar Tahun Ini
Ilustrasi pemungutan suara (JIBI/Solopos/Antara)

Solopos.com, SOLO -- Sejumlah legislator DPRD Solo menunjukkan sikap berseberangan dengan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam hal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Para legislator itu lebih mendukung Pilkada serentak digelar 9 Desember 2020. Sedangkan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sebelumnya meminta agar pilkada ditunda tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, justru mempertanyakan alasan Wali Kota Solo itu meminta penundaan pilkada. Jika hanya karena tak ada anggaran, politikus PKS itu menilai masih ada jalan keluar yang bisa digunakan.

Hadapi Mantan Rival di Pilkada Klaten 2020, Sri Mulyani: Tak Masalah!

“Kalau hemat saya pilkada jangan diundur, cari alternatif sumber dana pilkada agar tetap berjalan pada 9 Desember 2020 sebagaimana amanat undang-undang. Pemkot Solo dan KPU Solo harus duduk bersama lah,” ujar dia, Selasa (30/6/2020).

Sugeng mengakui beberapa bulan terakhir Pemkot Solo telah melakukan banyak rasionalisasi anggaran 2020 untuk membantu penanganan Covid-19. Sejumlah kegiatan ditunda agar anggaran bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Artinya, legislator DPRD itu menilai kondisi anggaran Pemkot Solo saat ini tidak banyak yang bisa digunakan untuk menambah kebutuhan pelaksanaan pilkada.

Keluarga Bantah ABK Ceper Klaten RAZ Bersaudara Dengan Penjual Dawet Positif Covid-19 Asal Pedan

Dengan kondisi itu Sugeng menilai perlunya KPU Solo memeras kembali anggaran tambahan Pilkada 2020. “Setelah itu baru dibicarakan dengan kepala dingin kira-kira celah mana yang bisa dimasuki untuk menutup kekurangan anggaran itu. Selagi masih ada opsi sumber dana alternatif ini, Pemkot dan KPU harus mengupayakannya,” imbuh dia.

Amanat Undang-Undang

Menurut Sugeng, Pilkada serentak digelar 2020 sudah menjadi amanat undang-undang (UU). Selain itu tidak ada garansi anggaran Pilkada Solo bakal tersedia bila pesta demokrasi lima tahunan warga Solo itu diundur pelaksanaannya.

“Ketiadaan dana di Solo apakah jadi alasan satu-satunya? Ketika masih bisa dicari alternatif pendanaan yang lain. Pemkot harus cari celah. Namun tentu setelah ada pertemuan dengan KPU untuk memeras anggarannya,” tegas dia.

Tambah 2 Dari Baki dan Kartasura, Positif Covid-19 Sukoharjo Tembus 93 Orang

Pendapat senada soal waktu penyelenggaraan Pilkada Solo disampaikan legislator DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Antonius Yogo Prabowo. Legislator dari Dapil V Solo yang meliputi Kecamatan Jebres itu heran dengan sikap Wali Kota Solo yang ngotot minta pilkada diundur.

Apalagi alasan yang dipakai orang nomor satu di Pemkot Solo itu yaitu tidak adanya anggaran untuk tambahan. Padahal Komisi II DPR dengan sejumlah kementerian sudah memutuskan ihwal adanya tambahan anggaran pilkada untuk daerah.

“Menurut saya ini tergantung ada atau tidaknya good will dari eksekutif di Solo. Apakah semua itu tidak bisa dikomunikasikan dengan pusat. Intinya kan masih ada alternatif sumber pendanaan yang bisa diupayakan oleh Pemkot,” terang dia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho