Bermuatan Politis, Akademisi UII Jogja Tolak Pencopotan Hakim MK Aswanto

Sejumlah akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menilai pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto, sangat kental bermuatan politis.

 Sejumlah akademisi UII menyatakan sikap penolakan terhadap penggantian Hakim MK Aswanto, oleh DPR, di Fakultas Hukum UII, Kamis (6/10/2022) - Harian Jogja/Lugas Subarkah

SOLOPOS.COM - Sejumlah akademisi UII menyatakan sikap penolakan terhadap penggantian Hakim MK Aswanto, oleh DPR, di Fakultas Hukum UII, Kamis (6/10/2022) - Harian Jogja/Lugas Subarkah

Solopos.com, SLEMAN — Sejumlah akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengecam DPR yang telah mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto. Pencopotan tersebut dinilai melampaui kewenangan DPR dan diduga bermuatan politis.

Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Ni’matul Huda, mengatakan pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah telah mencederai prinsip dan mekanisme hakim MK.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

“Setiap proses penggantian itu harus ada alasannya, kenapa diganti. Apakah mencapai usia pensiun, apakah terjadi kasus, atau kah ada pengunduran diri dari yang bersangkutan. Tidak bisa di tengah jalan diberhentikan begitu saja,” kata dosen yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTN-HAN) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konferensi pers di Fakultas Hukum UII, Kamis (6/10/2022).

Tidak adanya alasan yang jelas dapat menimbulkan pandangan negatif kepada yang bersangkutan. Begitu pula pengangkatan Hakim MK juga harus melalui proses yang transparan dan akuntabel yang mekanismenya sudah diatur oleh masing-masing lembaga pengusul.

Baca Juga: Pertandingan Futsal UPN Veteran Jogja Berakhir Ricuh, 10 Mahasiswa Luka-Luka

Pengangkatan Guntur Hamzah tanpa melalui proses seleksi telah menghilangkan ruang bagi publik untuk memberi masukan terkait rekam jejaknya. Publik juga tidak memiliki akses terhadap gagasannya terkait masa depan kelembagaan MK.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Sri Hastuti Puspitasari, mengatakan kewenangan mengusulkan tiga hakim konstitusi yang dimiliki DPR tidak serta-merta bisa memberhentikan hakim konstitusi yang diusulkan.

“Saya melihat DPR melakukan excessive of power legislative function. Kekuasaan yang meluas, melampaui dari apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Publik kemudian menilai bahwa ada muatan politis yang begitu besar di balik pemberhentian Prof. Aswanto,” ungkapnya.

Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) UII, Eko Riyadi, mengatakan motif politik paling terlihat dalam pencopotan ini adalah DPR merasa Aswanto tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan DPR dalam menyusun produk hukum tertentu.

Baca Juga: Miris! Gedung SDN di Bantul Ini Nyaris Roboh, Murid & Guru Waswas

“Hakim tidak mewakili siapa pun. Hakim mewakili Tuhan. Jadi argumentasi yang paling terlihat adalah karena Aswanto dalam beberapa putusannya menganulir produk perundang-undangan yang sebelumnya telah dibuat oleh DPR,” kata dia.

Selain itu, dalam konteks politik praktis saat ini Indonesia sedang mendekati masa pemilu. MK memiliki kewenangan yang sangat besar. Selain judicial review, MK juga memiliki kewenangan menguji jika terjadi perselisihan suara dalam pemilu.

“Jadi upaya untuk membonsai hakim MK menjadi satu kelompok yang bisa mendukung kepentingan politik harus dilawan dari sekarang. Karena kalau itu terjadi, yang kita takutkan adalah meruntuhkan bangunan sistem hukum dan ketatanegaraan yang susah payah kita tertibkan sejak reformasi,” ujarnya.

Baca Juga: Sebut Polisi Jadi Pelaku Utama di Kanjuruhan, Mahasiswa: Harus Tanggung Jawab

Dengan latar belakang tersebut, ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, DPR membatalkan pencopotan Aswanto dan menganulir pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi. Kedua, jika DPR tetap bersikukuh dengan sikapnya, Presiden harus menganulir hal tersebut dengan tidak menerbitkan Keppres.

Ketiga, dalam jangka panjang, masing-masing lembaga seperti DPR, pemerintah dan MA perlu merumuskan model serta format seleksi Hakim Konstitusi sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.

Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Akademisi Jogja Tolak Penggantian Hakim MK Diduga Bermuatan Politis

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Warga Sragen Dihajar 3 Orang yang Ngaku Jadi Debt Collector di Sleman

      Sejumlah pria yang mengaku sebagai debt collector menganiaya seorang warga Sragen saat berada di Sleman.

      Di Sleman, Rangkaian Acara Pernikahan Kaesang-Erina Digelar di Dua Lokasi

      Rangkaian acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Sleman bakal digelar di dua lokasi berbeda.

      3 Tahun UGR Tak Cair, Warga Terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman Protes

      Warga yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Dusun Simping, Kalurahan Tirtoadi, protes karena uang ganti rugi tak kunjung cari.

      Jadi Ikon Wisata Baru di Bantul, Jembatan Kretek II Segera Dibuka

      Jembatan Kretek II yang menghubungkan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) di atas Sungai Opak atau Laguna Pantai Depok, segera dibuka.

      Anggaran Habis, Pemkab Bantul Tak Gelar Atraksi Wisata saat Natal & Tahun Baru

      Pemkab Bantul memastikan tidak akan menggelar acara wisata untuk memeriahkan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 karena anggaran habis.

      Siaran TV Analog di DIY Dimatikan Sabtu Dini Hari, Ini Cara Dapatkan STB Gratis

      Mulai Sabtu (3/12/2022), siaran TV analog di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimatikan.

      Prakiraan Cuaca Jogja Jumat: Berawan Pagi-Siang & Hujan Sore-Malam

      Berikut ini prakiraan cuaca di Kota Jogja pada Jumat 2 Desember 2022.

      Lebih Tinggi dari UMP, UMK 2023 di Sleman Jadi Rp2,15 Juta

      Pemkab Sleman mengusulkan UMK 2023 naik 7,9% menjadi Rp2.159.000.

      Aneh! Jadi Korban Pemukulan di Holywings Jogja, Pria Ini Malah Jadi Tersangka

      Seorang pria yang menjadi korban penganiayaan di Holywings Jogja justru ditetapkan sebagai tersangka.

      Viral! Muncul Air Menyembur dari Dalam Tanah di Semanu Gunungkidul

      Fenomena unik berupa air menyembur dari dalam tanah terjadi di Pucangsari, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

      Siap-Siap! Siaran TV Analog di Yogyakarta Dimatikan Sabtu Besok

      Mulai Sabtu besok, siaran TV anlog di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dimatikan dan beralih ke TV digital.

      Dimulai Kamis, Ini Bocoran Rangkaian Acara Pernikahan Kaesang-Erina di Sleman

      Berbagai acara adat akan digelar dalam pernikahan Kaesang-Erina di rumah Erina di Sleman.

      Polisi Bantul Bekuk Kawanan Pencuri Lintas Provinsi, 2 Pelaku Terpaksa Ditembak

      Komplotan pencuri motor lintas provinsi berhasil dibekuk aparat kepolisian, dua orang di antaranya ditembak.

      Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik di Jogja Hari Ini (1/12/2022)

      Berikut ini jadwal pemeliharaan dan pemadaman listrik yang terjadi di Kota Jogja, DI Yogyakarta, pada hari ini, Kamis, 1 Desember 2022.

      1 Desember, Jogja Diprediksi Hujan dari Siang hingga Malam

      Berikut ini prakiraan cuaca di Kota Jogja pada Kamis 1 Desember 2022.