BERKEBUTUHAN KHUSUS: Minim, Sekolah Inklusi Tingkat SMP

WONOGIRI-Jumlah sekolah inklusi tingkat SMP di Kabupaten Wonogiri masih minim. Saat ini baru ada empat SMP yang menerapkan sistem inklusi yakni SMPN 4 Wonogiri, SMPN 2 Pracimantoro, SMPN 4 Pracimantoro dan SMPN 4 Purwantoro.

Mayoritas pihak sekolah merasa khawatir jika ada siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya yang tidak lulus dan membuat rangking di sekolahnya turun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu diungkapkan Kabid TK/SD Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri, Sri Mulyati, saat ‘Sosialisasi Pendidikan Inklusi bagi Difabel di Kabupaten Wonogiri’ yang digelar di Ruang Data Pemkab Wonogiri, Senin (25/6/2012).

Menurutnya, mayoritas pihak sekolah masih beranggapan hal itu merepotkan serta tidak ada guru pendamping yang melayani anak tersebut. “Padahal sesuai Undang-Undang (UU) Sisdiknas No 20/2003, ada pasal yang berbunyi jika warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi, semua anak baik itu difabel berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini pemerintah pusat telah menerapkan pendidikan untuk semua. Untuk sekolah inklusi tingkat SD, lanjut dia, memang jumlahnya sudah banyak yakni ada 83 sekolah. Tapi, menurut Mulyati, motivasi adanya sekolah inklusi tersebut awalnya karena ada bantuan dana dari pemerintah pusat.

Mulyati menambahkan, bagi sekolah yang sudah menyelenggarakan inklusi, statusnya tidak akan diubah dan minimal ada satu anak berkebutuhan khusus yang bersekolah. “Apabila ada anak dari wilayah sekitar yang berkebutuhan khusus, maka sekolah inklusi tersebut harus menerima anak itu,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini baru ada sekitar 10 kecamatan yang memiliki sekolah inklusi. Ia berharap minimal ada satu SD dan satu SMP di masing-masing kecamatan untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Ketua Tim Advokasi Difabel (TAD) Wonogiri, Suharno, mengatakan dalam bidang pekerjaan pihaknya juga terus mengimbau perusahaan untuk memperkerjakan difabel minimal 1% dari jumlah karyawan.

“Di bidang pendidikan, memang membutuhkan biaya yang tinggi untuk sarana dan prasarana serta pelatihan khusus. Tapi, sebaiknya hal itu bisa dilakukan pihak sekolah agar semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang sama,” ujarnya.