Solopos.com, SOLO — Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan populis untuk para abdi negara. Fenomena itu bukan hal baru menjelang kompetisi elektoral pemilihan presiden (pilpres).
Kebijakan yang dikeluarkan terkait para abdi negara di antaranya kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang difokuskan untuk tenaga honorer, dan gaji perangkat desa yang setara dengan PNS golongan IIA.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengatakan fenomena semacam itu fenomena ini juga pernah dilakukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pilpres. ”Fenomena ini bisa dipakai untuk menarik simpati masyarakat agar tetap memilih pasangan Jokowi dan Maaruf,” ujar dia kepada Espos melalui sambungan telepon, Selasa (15/1/2019).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
