Berkaca dari kekurangan menuju perubahan Sragen (bagian III-habis)

Seperti air yang bergejolak, banyak peristiwa besar dan memunculkan dinamika terjadi di Bumi Sukowati sepanjang tahun 2010. Kabar penuh gejolak itu pun terdengar nyaris di semua bidang, mulai dari panggung poltik, pertanian, perdagangan, sosial masyarakat hingga hukum dan kriminalitas.  Faktor alam pun menorehkan catatan tersendiri di Sragen dengan sejumlah bencana. Tingginya curah hujan sepanjang tahun ini, menyebabkan masyarakat di sekitar aliran sungai resah. Mereka bahkan bersuara menuntut relokasi.

Sementara itu, kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih terfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pengembangan teknologi informasi (TI). Realiasi program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Kinerja Pemkab Sragen selama kepemimpinan Bupati Untung Wiyono tentu tidak semua berjalan mulus.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Meskipun Sragen meraih penghargaan tingkat nasional lebih dari 82 jenis penghargaan, bukan berarti kinerja Pemkab Sragen berjalan tanpa sandungan. “Tak ada gading yang tak retak,” demikian Bupati Untung Wiyono pernah berujar.

Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas) Andang Basuki memberikan analisa yang cukup tajam dalam persoalan kinerja Pemkab Sragen. Anggaran untuk pelayanan kesehatan yang disediakan APBD 2010, bagi Andang, masih minim bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Soloraya. Alokasi dana jaminan kesehatan warga miskin hanya Rp 100 juta, sedangkan rencana pengajuan 2011 hanya Rp 500 juta.

“Di bidang pendidikan, ternyata masih banyak kebijakan sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) yang terkesan mengarah pada komersialisasi pendidikan. Pengadaan buku lembar kerja siswa (LKS) terindikasi menjadi ladang bisnis sekolah, sampai adanya program HP siswa. Di sisi lain di saat Sragen menjadi <I>pilot project di bidang TI, justru pelaksanaan pendaftaran siswa baru (PSB) online baru dilakukan tahun ini,” ujar Andang saat dijumpai Espos, Jumat (23/12) lalu.

Andang juga menemukan banyaknya perangkat TI di pedesaan yang rusak dan terkesan <I>mubazir<I> karena tidak ada petugas operatornya. Belum lagi persoalan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang masih memrioritaskan bagi warga yang punya uang.

Sementara fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif, kata Andang, belum dilaksanakan secara maksimal. Kegiatan reses dengan alokasi anggaran Rp 15 juta/orang dan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dinilai Andang tidak memiliki dampak signifikan bagi perubahan kebijakan di Sragen. Kegiatan wakil rakyat itu, sambungnya, terkesan menghambur-hambur uang rakyat, karena hanya untuk kepentingan piknik bukan untuk subtansi.

Ironisnya, DPRD yang masih memiliki pekerjaan rumah untuk membahas APBD 2011 di akhir tahun 2010, justru melakukan lawatan ke Tangerang dengan dalih studi banding. Padahal pembahasan APBD 2011 jelas molor dan beresiko terhadap realisasi dana alokasi umum (DAU) dan berdampak pada terhambatnya proses pembangunan di Sragen.

Kebijakan anggaran yang terlambat bakal mengancam proses pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengamat politik Sragen, Ahmad Faisal Prawata SH lebih menyoroti permasalahan hukum yang tidak kunjung tuntas. Pengusutan dugaan ijazah palsu Bupati, menurut dia, justru akan terungkap pada tahun 2011. Namun semua itu tergantung pada hasil Pilkada.

“Perebutan kekuasaan dalam Pilkada tahun ini pada hakekatnya merupakan persaingan Bupati Untung Wiyono dan Wakil Bupati (Wabup) Agus Fatchurrahman. Meskipun Bupati tidak maju lagi, namun dengan munculnya Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang notabene putri Bupati merupakan bentuk upaya melanggengkan kekuasaan,” tegasnya.

Sekretaris Forum Komunikasi Ormas Sragen (Forkos), Dodok Sartono mencium ada gejala gerakan politisasi birokrasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilkada, seperti penempatan pejabat yang tidak proporsional dan profesional. Dodok berharap momentum Pilkada mampu menghasilkan sosok pemimpin yang bisa membuat perubahan di segala bidang, baik ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan serta penegakan hukum. Berbagai kasus yang tersembunyi, harapnya, bisa terungkap dengan pergantian penguasa.

Sebagaimana harapan warga Tangen, Sri Wahono. Dia mendambakan sosok pemimpin yang cerdas dan mendahulukan kepentingan masyarakat tanpa pamrih dan tendensi apa pun. “Pemimpin yang mampu mewujudkan lapangan kerja baru dan mudah, ekonomi kerakyatan yang makin maju yang lebih mengedapankan aspirasi rakyat. Tentunya pemimpin yang akan datang mampu melanjutkan kinerja yang sudah baik untuk menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Tri Rahayu-Tika Sekar Arum