SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta–Sekjen PPP Irgan Chaerul Mahfidz menegaskan sikap partainya yang tidak lagi mempersoalkan usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar. Namun PPP berharap mekanisme realisasi anggaran itu tidak lagi berada di tangan pemerintah.

“Sepanjang bukan dikerjakan oleh DPR, saya kira tidak masalah. DPR bukan eksekusi program, tapi hanya mengesahkan besaran anggaran. Realisasinya di Pemerintah,” kata Irgan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Irgan, anggaran aspirasi sudah dibahas di Panja DPR. Sejumlah mekanisme sudah diubah termasuk realisasinya. PPP tidak keberatan jika dana aspirasi dilaksanakan sesuai arahan SBY.

Ekspedisi Mudik 2024

“Saya kira bukan berarti dalam bentuk dana. Itu hanya program yang diusulkan DPR. Kan masuk kepada sistem anggaran tidak berarti DPR yang melaksanakan,” jelas Irgan.

Irgan menambahkan, tugas utama DPR bukan pada alokasi anggaran. Irgan mengingatkan rekannya di DPR agar mulai fokus menggarap tugas legislasi. “Kalau dalam bentuk dana aspirasi jelas PPP menolak, tapi kalau dikerjakan pemerintah tidak masalah,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz menyampaikan bahwa usulan dana aspirasi sudah selesai dibahas di Panja. Usulan akan segera disampaikan kepada Presiden SBY usai disahkan dalam rapat Paripurna DPR 17 Juni nanti.


dtc/rif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya